Lodewijk F Paulus Letakkan Batu Pertama Pembangunan SPPG Kemenko Polkam di Desa Cijayanti Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus meletakkan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemenko Polkam di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis (7/8/2025).

Di lokasi, tampak sejumlah alat berat yang terparkir mulai dari backhoe, truk, hingga alat pengaduk semen.

Baca juga: Penuhi Gizi Anak di Bogor, Bupati Bogor dan Kapolres Bogor Resmikan Groundbreaking 10 SPPG

Tampak juga sejumlah pekerja tengah mengaduk semen.

SPPG yang berlokasi tepat di seberang kantor Desa Cijayanti tersebut rencananya akan dibangun di lahan seluas 3 ribu meter persegi.

Baca juga: Badan Gizi Nasional Belum Putuskan Sanksi ke SPPG Usai Keracunan MBG di Kupang

SPPG merupakan unit layanan yang dibentuk sebagai bagian dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar 45 hari.

Lahan tersebut berstatus pinjam pakai dengan pihak swasta.

Sedangkan biaya pembangunannya menggunakan program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.

Dalam sambutannya, Lodewijk menjelaskan hingga akhir Juli 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 7,37 juta penerima manfaat.

"Melalui 2.375 dapur SPPG dan membuka lebih dari 1.000 lapangan kerja. Jadi bayangkan, anak-anak terbantu, ibu hamil dan menyusui terbantu, juga membuka lapangan kerja," kata pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara itu.

"Presiden menetapkan percepatan dengan target 20 juta penerima sebelum 17 Agustus. Nah ini sudah dekat. Sekarang sudah tanggal 7. Tinggal 10 hari lagi target ini harus tercapai. Tapi setidak-tidaknya kita hadir untuk membantu," lanjut dia. 

Lodewijk mengungkapkan dalam pelaksanaannya, satu SPPG akan melayani 3 ribu penerima manfaat.

Baca juga: Alasan BGN Lanjutkan Operasional SPPG di NTT setelah Insiden Keracunan MBG

Selain itu, kata dia, SPPG juga melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lokal dengan pengawasan langsung dari Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah.

"Jadi pemerintah daerah memang suka atau tidak suka harus terlibat," ujar mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Menurutnya, pembangunan SPPG perlu dipandang sebagai komitmen nyata pelayanan sosial yang bermartabat dan responsif terhadap kebutuhan harian masyarakat.

“Negara hadir dalam bentuk layanan, perhatian, dan kepastian, agar anak-anak bisa belajar tanpa lapar, dan ibu-ibu bisa mengandung serta melahirkan dalaam keadaan sehat dan kuat,” tutur Wamenko Polkam.