Ribuan Penerima Bansos Pegawai BUMN hingga Dokter, DPR Desak Perbaikan Sistem Pendataan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kejanggalan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial. 

Selly mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem pendataan secara menyeluruh.

Baca juga: Jawa Barat Jadi Provinsi Tertinggi Penerima Bansos yang Bermain Judi Online

Berdasarkan profil yang ditemukan PPATK di salah satu bank, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berprofesi sebagai dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja di level eksekutif atau manajerial. 

Selain itu, PPATK juga menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos tercatat masih aktif bermain judi online pada semester I tahun 2025.

"Bansos seharusnya tepat sasaran, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada pihak yang secara ekonomi sudah mapan seperti pegawai BUMN, dokter, maupun anggota DPRD," kata Selly kepada Tribunnews.com, Minggu (10/8/2025).

Menurutnya, temuan PPATK tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat.

Sejalan dengan komitmen Ketua DPR RI, Puan Maharani, Selly menyerukan ada perbaikan sistem secara menyeluruh.

"Mulai dari integrasi data penerima bantuan sosial dengan data kependudukan dan pajak, pemutakhiran data secara berkala, hingga pengawasan berlapis," ujarnya.

Baca juga: Rekening Diblokir PPATK Tanpa Peringatan: Uang Bansos, Tabungan Anak, hingga Biaya Operasi Tertahan

Dia menegaskan, teknologi digital dan big data analytics harus dimanfaatkan untuk menyaring data agar tidak ada penerima bansos yang sebenarnya tidak layak. 

"Bukan hanya keterlibatan teknologi, keterlibatan petugas di lapangan menjadi penting. Tentunya, integritas petugas lapangan ini menjadi kontroling atas integrasi data," tegas Selly.

Selly menilai, pandemi Covid-19 pada 2019–2022 mewariskan orientasi bansos yang tak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga pemicu daya beli masyarakat. 

Namun, dia mengungkapkan bahwa mekanisme penyaluran yang berlaku kini berbeda dari sebelum pandemi.

"Sekarang, bantuannya turun terlebih dahulu, baru kemudian proses verifikasi dilakukan. Tidak ada mitigasi kerugian negara oleh pihak-pihak terkait," ucapnya.