Istana Pantau Kericuhan di Pati, Jawa Tengah dan Berkomunikasi dengan Bupati Sudewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana memantau aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang berakhir ricuh pada Rabu, (13/8/2025). 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya memantau kasus protes masyarakat terhadap kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tersebut sejak dari awal.

"Terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," kata Prasetyo usai memantau pelaksana gladi kotor upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pemerintah pusat kata Prasetyo menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan yang ada di Pati tersebut.

Ia menghimbau semua pihak menahan diri dan tidak bertindak anarkis.

"Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri," katanya.

Prasetyo mengaku telah berkomunikasi dengan bupati Pati Sudewo, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membahas masalah tersebut dan mencari jalan keluar terbaik.

"Bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD kabupaten pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," katanya.

"Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," pungkasnya.

Sebelumnya dikutip dari Tribun Jateng, aksi unjuk rasa warga menuntut Bupati Pati, Sudewo mengundurkan diri berlangsung panas, Rabu (13/8/2025).

Polisi menembakkan gas air mata karena massa melempar air mineral ke barisan polisi. Setelah serangan gas air mata, situasi makin memanas.

Massa bergerak ke sisi timur alun-alun Pati dan membalikkan mobil provos milik Polres Grobogan. Tak hanya itu, mobil tersebut juga dibakar.

Api terlihat membumbung tinggi, sementara massa berada di sekitar lokasi. Sebagian massa bergerak ke arah utara alun-alun Pati.

Tak hanya itu, massa juga nyaris merobohkan gerbang Pendapa Pati.

Dari video viral yang beredar di media sosial, terlihat beberapa aparat tumbang diduga akibat gas air mata.

Melalui siaran langsung Youtube Tribun Jateng pada Rabu (13/8/2025) terlihat Polisi mengerahkan meriam air atau mobil water cannon untuk mengatasi situasi yang semakin anarkis.

Tak hanya itu, Polisi juga menembakkan gas air mata yang membuat banyak orang terjebak dan tidak bisa keluar dari lokasi tersebut.

Beberapa massa terlihat mulai mendorong pintu gerbang dan berusaha merobohkannya.

Terlihat seorang anggota Brimob mulai emosional, ia berteriak ke arah massa dengan mengatakan:

"Bukan hanya kalian yang punya anak istri, perlakuan kalian kayak gini?," teriak seorang anggota Brimob sembari menunjuk ke arah sejumlah polisi yang tengah berjaga.

Aksi para demonstran kali ini dilakukan menyusul kebijakan Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan pajak sebesar 250 persen.

"Bupati harus lengser, bupati lengser," ucap perwakilan massa.

"Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga,"

"Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut," ucap massa di atas panggung.

Diketahui sebelumnya jika Bupati Pati Sudewo baru saja dilantik pada 18 Juli 2025 lalu, kini ia dituntut massa untuk mengundurkan diri.

Jalur Masuk ke Kabupaten Pati Dijaga Aparat

Puluhan anggota Polres Kudus berjaga di Jalur Pantura perbatasan Kudus-Pati, Rabu (13/8/2025).

Penjagaan ini guna melakukan memantau aktivitas masyarakat yang keluar atau masuk wilayah Kabupaten Pati.

Dari pantauan Tribunmuria.com, sejumlah anggota Polisi berjaga di samping jalur Pantura.

Mereka berjaga di kedua sisi jalan. Di tengah dipasang traffic cone. Sementara itu arus lalu lintas berlangsung lancar.

Selain para polisi yang berjaga di jalan, ada sejumlah polisi yang juga siaga di tenda penyekatan yang dipasang di sisi utara jalur Pantura.

Di depan tenda terdapat tulisan Posko Penyekatan Polres Kudus. Di dalam tenda ini terdapat sejumlah petinggi Polres Kudus.

Mulai dari Wakapolres Kudus, Kasatreskrim, Kasatlantas, dan Kasi Humas Polres Kudus.

Wakapolres Kudus Kompol Rendi Johan Prasetyo mengatakan, dalam pos penyekatan kali ini pihaknya mengerahkan 83 personel Polres Kudus.

Di saat yang sama, pihaknya juga menugaskan 76 personel untuk diperbantukan dalam pengamanan demonstrasi yang berlangsung di area Alun-alun Simpang Lima Pati.

“Pendirian pos ini merupakan tindak lanjut dari perintah Bapak Kapolda Jawa Tengah ke Kapolres Kudus. Kami diperintahkan untuk mendirikan pos pemantauan aktivitas masyarakat di perbatasan Kudus-Pati,” kata Rendi.

Pendirian pos berlangsung sejak pukul 06.00 tadi pagi. Sebelumnya, pihaknya juga melakukan pengecekan kesiapan personel yang berjaga.

“Pada prinsipnya pos pengamanan aktivitas masyarakat didirikan untuk memantau aktivitas masyarakat yang beraktivitas dari Kudus ke Pati maupun dari Pati ke Kudus kami mau menghadirkan rasa aman nyaman pada masyarakat Kudus yang aktivitas pada hari ini. Ini sebagai perimbangan kami atas aktivitas demonstrasi di Kabupaten Pati,” kata Rendi.

Selama memantau aktivitas di perbatasan, kata Rendi, sampai siang ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini kondisi di Kabupaten Kudus terbilang aman dan kondusif.

Alasan Demo Warga

Aksi demonstrasi yang dipicu kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Bupati Pati, Sudewo, meminta maaf kepada masyarakat atas polemik kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen.

Sadewo juga berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Sudewo menyampaikan permintaan maaf menyusul viralnya sejumlah video di media sosial yang menampilkan ketegangan antara warga dan pemerintah daerah, termasuk aksi pengangkutan paksa barang donasi oleh Satpol PP dari kelompok Masyarakat Pati Bersatu, yang sedang menggalang dukungan logistik untuk demonstrasi. Sudewo mengakui adanya kesalahan komunikasi.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu acara pemerintah. Kami tidak melarang penggalangan dana," ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sudewo juga menanggapi viralnya video dirinya yang dianggap menantang rakyat.

Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan tak gentar meski ada 5.000 hingga 50.000 warga yang berdemo.

Baca juga: Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Provokator dalam Aksi Unjuk Rasa Tuntut Bupati Pati Mundur

"Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutantang? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo itu murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu," kata Sudewo