Demo Berujung Ricuh, Legislator PKB Singgung Komunikasi yang Terputus antara Bupati Sudewo dan Warga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, menanggapi soal aksi unjuk rasa yang mendesak agar Bupati Pati Sudewo, mundur dari jabatannya.

Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat atau protes secara terbuka dan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum.

Baca juga: Sudewo Enggan Mundur sebagai Bupati Pati, Pengamat: Itulah Tipikal Kepala Daerah di Indonesia

Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menuntut perubahan kebijakan, menyuarakan keadilan sosial, hingga menunjukkan solidaritas terhadap suatu isu.

Dia mengatakan awalnya aksi warga Pati yang menentang kebijakan Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen berjalan secara demokratis. 

Baca juga: Dukung Bupati Pati Sudewo di Pilkada 2024, PKB Respons Proses Pemakzulan Sang Bupati

Dia pun mengapresiasi warga yang menyampaikan pendapat dan ditanggapi oleh Sudewo dengan membatalkan kebijakan tersebut. 

"Pati ternyata bisa menjadi contoh bahwa kebijakan Bupati Sadewo tentang 250 persen pajak itu dapat resistensi dan caranya pun elegan awalnya, yaitu ketika mereka mengumpulkan makanan, minuman, di sekeliling pendopo. Dan saya rasa Bupati sebenarnya sudah membatalkan kemarin malam ya malam ya kenaikan itu," kata Maman kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Namun, Maman menilai ada komunikasi yang terputus antara Sudewo dan warga. Hal tersebut berimbas pada aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

Komunikasi terputus adalah kondisi di mana proses penyampaian pesan antara dua pihak—baik secara verbal maupun nonverbal—tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti gangguan teknis, emosi yang menghalangi, atau bahkan ketidaksiapan untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain.

"Komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspon oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX itu.

"Tentu kita menyesalkan kalau itu anarki karena sesungguhnya perjuangan rakyat secara keseluruhan menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat," kata Maman.

Lebih lanjut, Maman menanggapi soal desakan warga yang meminta Sudewo mundur dari jabatannya. 

Baca juga: Tabiat Sudewo: Ogah Mundur sebagai Bupati Pati meski Sudah Didesak Warga, Kini Terseret Korupsi DJKA

Menurutnya, untuk melengserkan Sudewo harus melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun, DPRD Pati telah sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

"Menurut saya kan jangan sampai ada orang dijatuhkan lewat proses anarkisme tetapi harus pakai mekanisme demokrasi. Itu aja kata kuncinya," katanya.

Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara administratif, Pati mencakup 24 desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 111.200 jiwa pada tahun 2021.