Gonjang-Ganjing Pati Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kepala Daerah Jangan Berjarak dengan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dinilai dapat menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lain di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah membuat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Bupati Pati, Sudewo, setelah demo yang terjadi pada Rabu (13/8/2025).

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski didesak mengundurkan diri dari jabatannya, Sudewo tidak menuruti permintaan tersebut.

Ia meminta maaf dan berjanji kepada warga Pati akan berbuat lebih baik.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai ada hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak," ungkap politisi Partai NasDem itu, Kamis (14/8/2025).

Politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) I yang meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala itu, menilai aksi demokrasi di Pati merupakan luapan dari cara rakyat yang tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal.

Menurutnya, apa yang terjadi di Pati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Khususnya sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah.

Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.

Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan.

Baca juga: Pimpinan DPR Rapat Bareng Mendagri Antisipasi Gejolak Kenaikan PBB di Pati Terjadi di Daerah Lain

Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.

Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja.

Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.