Pendidikan GOTAG
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Berita
-
DPR Minta KPU Klarifikasi soal Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres ke Publik
KPU diminta klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan capres cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.
-
Gonjang-Ganjing Pati Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kepala Daerah Jangan Berjarak dengan Rakyat
Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dinilai dapat menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lain di Indonesia.
-
Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Pansus Pemakzulan Bupati Pati: Belum 1 Tahun Menjabat
DPRD Pati disebut dapat melakukan koreksi terhadap kebijakan bupati melalui fungsi pengawasan tanpa harus menggunakan jalur pemakzulan terhadap Bupati
-
Gelar Rapat Tertutup, DPR dan Pemerintah Bahas Putusan MK Hapus Pemilu Serentak
Pimpinan DPR menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Putusan MK Hapus Pemilu Serentak Kontradiktif
Rifqi juga menyoroti potensi persoalan konstitusional dalam menormakan model pemilu yang dipisah antara pusat dan daerah.
-
DPR Sorot PAD Kepri dan Jakarta: Baju Gubernur Ansar dan Pramono Sama, Tapi Pendapatan Timpang
Menurut Rifqi, ketergantungan fiskal DKI Jakarta terhadap APBN hanya 29 persen. Meski demikian, angka tersebut setara dengan Rp26 triliun—jumlah yang
-
Komisi II DPR Siap Revisi UU Ormas, Tapi Katanya Saat Ini Belum Urgen
Rifki mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI siap membahas usulan revisi UU Ormas jika ditugaskan oleh pemerintah. Meski begitu, ia memandang bahwa revi
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Ketua Komisi II DPR Pastikan RUU ASN Tak Akan Dibahas Buru-buru
Komisi II DPR RI memastikan, pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dilakukan terburu-buru.
-
Ketua Komisi II DPR Minta MK Tak Putus Pemungutan Suara Ulang di Pilkada yang Sudah Gelar PSU
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta MK tak lagi mengeluarkan putusan PSU atas gugatan terhadap daerah yang gelar Pilkada.
-
DPR RI Sebut APBD Tidak Sanggup Menanggung Biaya PSU Pilkada Sebesar Rp 1 Triliun
APBD dipastikan tidak akan sanggup untuk menanggung biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
-
Komisi II Evaluasi Kinerja DKPP, Hasilnya Bakal Diserahkan Kepada Pimpinan DPR
Ketua Komisi II DPR RI mengatakan hasil evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan diserahkan kepada pimpinan DPR.
-
DPR akan Panggil Mendagri, KPU dan Bawaslu Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Sementara untuk daerah yang bersengketa, pelantikan dilakukan setelah penyelesaian sengketa di MK, termasuk jika ada pemungutan suara ulang (PSU).
-
DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Presidential Threshold usai Reses, Berharap Tak Banyak Capres
Nantinya, DPR akan membahas revisi UU Pemilu untuk menentukan jumlah peserta calon presiden dan wakil presiden (capres) Pemilu Presiden (Pilpres) agar
-
Usulan Prabowo Soal Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD akan Masuk dalam Omnibus Law Politik
Usulan Prabowo soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan masuk ke dalam omnibus law politik.
-
DPR Wanti-wanti Pembukaan Daerah Otonomi Baru Jangan Sampai Ganggu Keuangan Negara
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya menerima usulan adanya 337 daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Ada 42 daerah yang akan dimekarkan
