Gonjang-Ganjing Pati Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kepala Daerah Jangan Berjarak dengan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dinilai dapat menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lain di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah membuat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Bupati Pati, Sudewo, setelah demo yang terjadi pada Rabu (13/8/2025).

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski didesak mengundurkan diri dari jabatannya, Sudewo tidak menuruti permintaan tersebut.

Ia meminta maaf dan berjanji kepada warga Pati akan berbuat lebih baik.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai ada hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak," ungkap politisi Partai NasDem itu, Kamis (14/8/2025).

Politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) I yang meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala itu, menilai aksi demokrasi di Pati merupakan luapan dari cara rakyat yang tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal.

Menurutnya, apa yang terjadi di Pati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Khususnya sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah.

Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.

Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan.

Baca juga: Pimpinan DPR Rapat Bareng Mendagri Antisipasi Gejolak Kenaikan PBB di Pati Terjadi di Daerah Lain

Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.

Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja.

Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.

“Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelasnya.

Tidak Perlu Sampai Pemakzulan

Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo. 

Menurutnya, itu bisa dihindari apabila ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” pungkas mantan politisi PDIP itu.

Sudewo Siap Hadapi Angket DPRD

Dalam wawancara eksklusif dengan Tribunjateng.com, Sudewo menegaskan kondisi daerah kini sudah kembali normal.

Ia juga membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan.

"Alhamdulillah situasi yang terkini sudah kondusif. Kericuhan yang terjadi sudah dilalui, dan ya ini kami harus segera bersih-bersih biar kondisi baik dinikmati oleh seluruh rakyat," kata Sudewo saat ditemui seusai kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

"Kondisi normal, enggak ada yang berubah. (Info di media sosial yang menyatakan saya mundur) itu hoaks," tegasnya.

Terkait sidang paripurna DPRD yang memutuskan pembentukan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Sudewo mengaku menghormati langkah tersebut.

 "Hak angket itu kan memang salah satu yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak itu yang dijalankan oleh DPRD," ujarnya.

Ia juga memastikan siap hadir jika sewaktu-waktu dipanggil dewan dan siap memberi keterangan.

Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Sudewo mengaku, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting, baik untuk dirinya maupun masyarakat Pati dan menegaskan sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

"Saya sudah sampaikan tadi bahwa ini permohonan maaf saya, kemudian ini merupakan pembelajaran bagi saya," ucapnya.

"Ke depan, saya akan berbuat baik dan saya harapkan pembelajaran bagi seluruh rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai peristiwa semacam ini terjadi kembali," tambahnya.

Ia mengingatkan, semua pihak untuk menjaga situasi kondusif dan tidak mudah terprovokasi.

"Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Kabupaten Pati yang harus sama-sama kita jaga agar situasi kondusif," tuturnya.

Fokus Bangun Pati

Menutup wawancara, Sudewo mengajak warganya untuk melupakan insiden kemarin dan kembali beraktivitas seperti biasa.

"Ini sudah berlalu, masyarakat saya minta fokus bekerja sehari-hari, beraktivitas seperti biasanya."

"Sama-sama fokus membangun Kabupaten Pati," pungkasnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Wawancara Eksklusif: Bupati Sudewo Bantah Mundur, Siap Hadapi Hak Angket DPRD Pati.

(Tribunnews.com/Gilang P) (Tribun Jateng/Awaliyah P)