Sidang Tahunan MPR
Prabowo Anggarkan Rp 164,4 Triliun Untuk Ketahanan Pangan, Alokasi Subsidi Pupuk Rp 46,9 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengatakan anggaran subsidi pupuk pada 2026 dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
"Secara keseluruhan rupiah 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional," ucapnya.
Dalam APBN 2024, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 114,3 triliun.
Pada APBN 2025 angka tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 155,5 triliun atau naik Rp 41,2 triliun.
Anggaran ini akan dialokasikan melalui kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 40 triliun, non-K/L sebesar Rp 74,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 16,6 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 24,6 triliun.
Dikutip dari djpb.kemenkeu.go.id, ketahanan pangan menjadi satu program prioritas pada tahun 2025.
Alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.
Dari sisi produksi, alokasi ketahanan pangan di antaranya digunakan untuk:
- Subsidi pupuk 9,5 juta ton
- Cetak sawah (ekstensifikasi) 225 ribu hektare
- Intensifikasi 80 ribu hektare
- Alat dan mesin pertanian prapanen 77,4 ribu unit
Dari sisi distribusi dan cadangan pangan di antaranya digunakan untuk:
- Jalan usaha tani 102 km
- Pembangunan/Peningkatan sarpras di 63 Pelabuhan Perikanan
- Koperasi Desa Merah Putih
- Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
- Penguatan badan usaha bidang pangan
Dari sisi konsumsi di antaranya digunakan untuk:
- Bantuan pangan
- Bantuan sembako
- Gelar pasar murah (GPM)
- Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.