Pajak Bumi dan Bangunan
Hasto Soroti Bupati yang Naikkan Pajak Rakyat: Ungkit Pidato Megawati ke Kader PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader partainya untuk tidak merasa lebih tinggi dari rakyat.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader partainya untuk tidak merasa lebih tinggi dari rakyat.
Pesan Megawati tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
“Itulah yang diingatkan oleh Ibu Megawati bahwa seluruh sumber kekuatan PDI Perjuangan berasal dari rakyat. Sehingga seluruh kader PDI Perjuangan tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat," kata Hasto.
Hasto pun menyinggung soal adanya Kepala Daerah yang membuat kebijakan dan membenani rakyat lewat kenaikan pajak.
Baca juga: Tak Hanya di Indonesia, Kota-kota di Amerika Juga Naikkan PBB hingga 225 Persen
Salah satunya adalah Bupati Pati Sudewo yang kebijakannya memicu protes dari masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
"Apalagi menjelang kemerdekaan ini kita melihat ada kebijakan-kebijakan di daerah yang terkait dengan kenaikan pajak," ujarnya.
Hasto pun berpesan untuk kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk dapat meresapi pahit getirnya kehidupan masyarakat.
Sehingga akan memperhitungkan betul saat akan terbitkan kebijakan untuk rakyat.
"Seluruh kader PDI Perjuangan juga diminta untuk betul-betul meresapi kehidupan rakyat itu," tegas Hasto.
Hasto kembali dipilih Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri , sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP masa bakti 2025-2030.
Pelantikan Hasto digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/8/2025) lalu.
Hasto baru saja bebas dari tahanan setelah Presiden Prabowo memberinya amnesti atau pengampunan.
Dia sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Setelah bebas, ia kembali dilantik sebagai Sekjen PDIP.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.