BSMI Gelar ICONHUM 2025, Tegaskan Seruan Global Akhiri Genosida di Gaza

Ringkasan Berita:

• BSMI menggelar konferensi internasional ICONHUM 2025 bertema solidaritas global untuk Gaza.
• Konferensi ini menghasilkan Kebagusan Declaration 2025.
• Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kemanusiaan Nasional Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menggelar konferensi internasional The 1st International Conference on Humanity and Global Solidarity (ICONHUM 2025) bertema “Global Solidarity for Gaza: Justice, Humanity, and Human Rights in the Face of Genocide.”

Bulan Sabit Merah Indonesia, sebuah lembaga kemanusiaan nasional yang berdiri pada 8 Juni 2002 di Jakarta.

Organisasi ini bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun internasional.

BSMI sering mengirim bantuan ke daerah konflik seperti Gaza, Suriah, dan wilayah bencana alam.

Acara tersebut mempertemukan para tokoh kemanusiaan, akademisi, tenaga medis, LSM nasional dan internasional untuk memperkuat respons global atas situasi kemanusiaan di Gaza.

Ketua Umum BSMI M. Djazuli Ambari menegaskan, tragedi kemanusiaan yang dialami warga Gaza tidak boleh lagi dibiarkan, sebab pelanggaran terhadap nilai-nilai universal sudah semakin nyata.

Ia menilai, penderitaan warga sipil bukan lagi isu politik, melainkan persoalan serius yang menuntut tindakan internasional.

Konferensi tersebut melahirkan Kebagusan Declaration 2025, sebuah seruan resmi yang mendesak komunitas global mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan genosida serta menegakkan prinsip keadilan internasional.

Deklarasi itu mengecam keras penghancuran fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, serta konvoi kemanusiaan, yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

"BSMI bersama jaringan NGO internasional menegaskan bahwa impunitas terhadap tindakan tersebut harus dihentikan dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban," kata Djazuli, kepada wartawan Minggu (23/11/2025).

Deklarasi juga mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mempercepat proses hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida.

Selain itu, negara-negara diminta menerapkan prinsip universal jurisdiction demi memastikan keadilan bagi para korban.

Kebagusan Declaration 2025 turut menuntut pembukaan penuh jalur perbatasan menuju Gaza selama masa gencatan senjata untuk memastikan bantuan medis, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya dapat disalurkan tanpa hambatan.

"Menghalangi bantuan adalah pelanggaran langsung terhadap hukum kemanusiaan internasional. Selain itu, keselamatan tim medis dan relawan kemanusiaan harus dijamin di lapangan," ucapnya.

Deklarasi juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan serta fasilitas kesehatan yang harus dilindungi dari segala bentuk serangan.

Baca juga: Barat Kirim Pesawat Tempur Ke-1.000 ke Israel Sejak Genosida Gaza

Selain itu, penguatan solidaritas global untuk Palestina ditekankan melalui kolaborasi berbagai lembaga, kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media internasional.