Ibas: PPHN Jadi Kompas Pembangunan Nasional yang Menjamin Keberlanjutan Lintas Rezim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjelaskan langkah MPR setelah draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinyatakan rampung dan akan dibahas oleh seluruh Fraksi dan Kelompok DPD di MPR.

Ada dua isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu bentuk hukum PPHN dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional yang menjadi arah jangka panjang bangsa. 

Hal itu dikatakan Ibas dalam acara tematik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang bertajuk ‘Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional’.

"Apapun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai Kompas Pembangunan Nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

Secara umum, dia merinci lima fungsi utama PPHN.

Pertama, PPHN Menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

"Kedua, menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak bergantung pada momen elektoral. Ketiga, meningkatkan integrasi pusat dan daerah," katanya.

Fungsi keempat yakni memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif, dan terakhir yaitu meningktakan semangat persatuan dalam bingkai NKRI," kata dia.

"Dalam konteks inilah PPHN diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan sekaligus, PPHN menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” kata Ibas.

Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak sekadar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur dan menyusun jejak kebijakan yang abadi lebih lama dari umur politik lima tahunan.

"Tetapi kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan, yang mencerdaskan, menginspirasi dan menyatukan di era digital, kita harus menjadi komunikator publik yang tangguh dalam melawan hoaks dan misinformasi, serta menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat,” ajaknya mengajak Bakohumas untuk menjadi garda terdepan dalam era digital.

Dia berharap publik bisa teredukasi tentang urgensi PPHN, serta disatukan persepsi, dan bisa ikut menguatkan upaya MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman,” pungkasnya.

"Semoga penyelenggaraan seminar tematik Bakohumas ini dapat menjadi momen strategis untuk mengedukasi publik, mengkonsolidasikan persepsi, serta menguatkan dukungan nasional,” harapnya. 

"Jika pembangunan bangsa tanpa haluan yang disepakati, maka kepada siapa masa depan ini akan dititipkan?” tandasnya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Badan Pengkajian MPR, dengan dukungan Komisi Kajian Ketatanegaraan, telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).