Sudirman Said: Guru & Dosen Bukan Beban Negara, Tapi Aset Bangsa yang Harus Dimuliakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa guru dan dosen adalah aset bangsa yang harus dimuliakan, bukan dianggap beban negara. 

Hal itu disampaikannya menanggapi gagasan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, yang mengusulkan gaji guru ditingkatkan secara signifikan hingga mencapai Rp 30 sampai 40 juta per bulan.

Baca juga: DPR Sebut Daya Konsentrasi dan Fisik Guru Menurun di Atas 60 Tahun, Tidak Efektif Mengajar

Sudirman Said adalah tokoh publik Indonesia yang dikenal sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjabat dari tahun 2014 hingga 2016.

Sudirman dikenal vokal dalam isu-isu korupsi dan etika pemerintahan. Ia sering mengkritik praktik korupsi di lingkaran kekuasaan, termasuk dalam kasus bebas bersyaratnya Setya Novanto dan OTT pejabat publik.

"Guru bukan beban, tapi aset bangsa yang harus dimuliakan. Karena itu saya mendukung gagasan untuk meningkatkan perbaikan kesejahteraan guru dan dosen secara radikal," kata Sudirman Said dalam Public Lecture bersama Gita Wirjawan di Universitas Harkat Negeri, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, pemberian upah tinggi tidak hanya akan memuliakan profesi pendidik, tetapi juga menciptakan kompetisi sehat bagi mereka yang ingin menekuni dunia pendidikan. 

"Kalau yang berminat banyak, otomatis yang akan terpilih sebagai pendidik adalah putra-putri terbaik bangsa. Mutu guru dan pendidikan ke depan dipastikan akan meningkat tajam," ujarnya.

Sudirman menambahkan, keuangan negara sebenarnya mampu membayar gaji guru dan dosen dalam jumlah layak, asalkan kebocoran akibat korupsi bisa diatasi. 

Sudirman mensimulasikan secara sederhana, jika guru digaji Rp 25 juta per bulan. 

Dengan jumlah guru se-Indonesia sekitar 3 juta orang, kebutuhan anggaran untuk gaji guru mencapai Rp 75,75 triliun per bulan atau sekitar Rp 909 triliun per tahun. 

Ditambah kebutuhan untuk sekitar 300 ribu dosen yang jika digaji setara menyedot Rp 7,59 triliun per bulan atau Rp 91,1 triliun per tahun, total kebutuhan gaji guru dan dosen mencapai Rp 83,34 triliun per bulan atau Rp 1.000,1 triliun per tahun.

Angka tersebut memang sangat besar, namun menurut Sudirman tetap realistis bila dibandingkan dengan total APBN Indonesia yang direncanakan tahun 2026 yang sudah menembus Rp 3.786,5 triliun.
 
"Daripada untuk proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya, lebih baik digunakan untuk meningkatkan mutu guru, dosen, pemimpin sekolah, dan kampus-kampus. Itu investasi jangka panjang untuk bangsa," tandasnya.

Gita Wirjawan sebelumnya menegaskan pentingnya menempatkan guru pada posisi terhormat dengan kesejahteraan yang memadai. 

Dia menilai bangsa Indonesia membutuhkan guru yang berfungsi sebagai role model, yang mampu menanamkan ambisi dan imajinasi kepada murid-muridnya.
 
"Bangsa kita butuh melatih ambisi dan imajinasi, dilatih oleh role model, dalam hal ini guru yang bertugas menyuntikkan ambisi dan imajinasi."

"Kalau guru hanya digaji 500 ribu sulit untuk menyuntikkan ambisi dan imajinasi pada muridnya. Kalau guru digaji dengan cara yang sangat berkenan, mereka akan bisa melejitkan murid," tegas Gita.

Gita Wirjawan menyebut bahwa reformasi kesejahteraan guru ini bisa dilakukan bertahap, baik dalam besaran gaji maupun cakupan jumlah guru dan dosen. 

Dengan kesejahteraan guru yang jauh lebih tinggi, baik Gita maupun Sudirman optimistis profesi pendidik akan menjadi pilihan utama bagi talenta terbaik bangsa, bukan sekadar alternatif. 

Berita Bohong

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapatkan serangan hoaks atau bohong berbentuk video di media sosial dengan narasi guru beban negara.

Adapun video tersebut merupakan potongan yang memperlihatkan seolah-olah Sri Mulyani menyebut guru beban negara.

Salah satu akun TikTok, Sais******, mengunggah potongan tersebut pada Senin (18/8/2025), sebelum akhirnya tersebar luas ke Instagram dan X. 

"Guru itu beban negara," demikian bunyi pernyataan dalam video yang kemudian viral.

Diketahui, potongan video tersebut dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

Saat ditanya awak media secara langsung terkait potongan video tersebut kepada Sri Mulyani, Ia tidak mengklarifikasinya dan memilih bungkam.

Meski dicecar pertanyataan, bendahara negara itu tetap diam dan memilih berjalan menuju kendaraannya yang terparkir di depan pintu masuk, usai menghadiri Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).

Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Menkeu Sri Mulyani, selain dua hari lagi pemerintah menjawab tanggapan fraksi menyoal RAPBN 2026.

"Dua hari lagi saya akan paripurna ya," ujar Sri Mulyani.

Selang beberapa jam, Sri Mulyani memilih menjelaskan potongan video guru beban negara, melalui akun Instagram miliknya dan menutup kolom komentar.

Berikut pernyataan Sri Mulyani:

Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAX.

Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Guru sebagai Beban Negara.

Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

Marilah kita bijak dalam bermedia sosial.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Penjelasan Kemenkeu

Sebelum Sri Mulyani menyampaikan klarifikasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro telah mengumumkan narasi Sri Mulyani yang beredar di video terkait guru beban negara adalah bohong atau hoaks.

"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks," kata Deni di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (19/8/2025).

Deni menyebut bahwa Menkeu Sri Mulyani tidak pernah menyatakan bahwa gaji guru adalah beban negara. 

Deni menilai, video yang beredar hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu Sri Mulyani.

Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat media palsu—baik itu video, gambar, atau suara—yang tampak sangat nyata, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi.

"Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah Beban Negara," ujar dia.