Ketua PBHI Sebut Gaji dan Tunjangan Fantastis DPR RI Isu Sensitif: Tidak Adil dan Tidak Patut

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi isu sensitif. 

Menurut Julius, besaran gaji dan tunjangan DPR RI yang terbilang fantastis ini termasuk sensitif jika mempertimbangkan rasa keadilan.

Hal tersebut disampaikan Julius Ibrani saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (27/8/2025).

Pria yang juga dikenal sebagai pegiat HAM tersebut menyinggung Pasal 3 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Sehingga, ia menegaskan, seharusnya penentuan besaran gaji dan tunjangan anggota dewan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Apalagi, di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit.

"Persoalan angka itu menjadi sensitif, karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1, dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya, dia harus menciptakan rasa keadilan," kata Julius.

"Itu penting. Ini tegas sekali jawabannya; dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," tambahnya.

Belakangan ini, persoalan jumlah gaji dan tunjangan anggota DPR RI menjadi sorotan dan menuai beragam kritikan.

Kabarnya, besaran gaji dan tunjangan seorang anggota DPR RI mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulannya, atau jika dirinci, ia mendapat kurang lebih Rp3 juta setiap harinya dalam sebulan.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan Fantastis DPR RI, Pengamat: Jadi Anggota Dewan Bukan untuk Incar Pendapatan

Hal ini jelas menjadi ironi, sebab anggota DPR RI menerima gaji dan tunjangan yang sangat besar, jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.

Sementara, masyarakat dihimpit berbagai tantangan ekonomi yang berat, seperti penghasilan rendah dan harga barang kebutuhan pokok yang semakin mahal.

Belum lagi, masih tingginya angka kemiskinan dan lebarnya ketimpangan sosial yang terpampang nyata di Indonesia, serta masih banyaknya daerah dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang tidak memadai.

Julius Ibrani juga menyoroti tunjangan rumah yang didapat oleh anggota DPR RI.