WAWANCARA EKSKLUSIF: Wamen Viva Yoga Ungkap Misi Transmigrasi Era Prabowo untuk Pemerataan Ekonomi

 
Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa sebelumnya program transmigrasi melibatkan banyak kementerian. Sekarang, bagaimana perubahannya? Apakah sudah menjadi satu fokus tersendiri dan masuk dalam prioritas nasional?

Viva: Konsep transmigrasi sekarang mengalami transformasi. Dulu bersifat top-down dan sentralistis, semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Sekarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, transmigrasi bersifat bottom-up dan desentralistik.

Artinya, pemerintah daerah yang menentukan apakah mereka membutuhkan warga transmigrasi atau tidak. Pusat hanya memfasilitasi. Misalnya, kalau ada pendaftaran untuk Sulawesi Barat, tapi Kabupaten Mamuju tidak membuka kebutuhan, maka tidak bisa dilaksanakan.

Contohnya di Kabupaten Sikka, NTT. Saya bertemu dengan Bupatinya, dan beliau ingin membuka kawasan transmigrasi di daerah terisolir untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Tapi ada syaratnya.

Pertama, harus mencadangkan lahan yang clean and clear—milik pemerintah daerah dan tidak tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, korporasi, atau milik rakyat.

Kedua, komposisi warga. Bisa berasal dari transmigrasi lokal (antar desa atau kabupaten dalam satu provinsi) maupun transmigrasi umum. Seperti di Kabupaten Kubu Raya, ada satu desa yang setiap tahun terkena abrasi laut. Sekitar 400 kepala keluarga akan dipindahkan ke daerah yang lebih aman melalui program transmigrasi lokal.

Jadi, transmigrasi bukan sekadar program, tapi bagian dari strategi pembangunan nasional.

 
Pak Viva, masyarakat tentu sudah sangat familiar dengan istilah “transmigrasi”. Tapi sering kali muncul anggapan bahwa lokasi transmigrasi itu jauh dan terpencil. Bisa dijelaskan, berapa banyak daerah yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam program transmigrasi? Dan bagaimana proses penentuannya?

VIva: Saat ini terdapat 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, dengan total luas sekitar 3,1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 kawasan telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional dan menjadi fokus utama Kementerian Transmigrasi. Kawasan-kawasan ini tersebar dari Aceh hingga Merauke.

Program revitalisasi kawasan ini bertujuan agar masyarakat di kawasan transmigrasi bisa meningkatkan pendapatannya. Kawasan transmigrasi dihuni oleh warga trans dan warga lokal. Tanggung jawab kami bukan hanya pada pemukiman warga transmigran, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Pak Viva, bagi masyarakat yang ingin ikut program transmigrasi, apa saja fasilitas atau dukungan yang mereka dapatkan dari pemerintah?

Viva: Sama, jadi kemarin itu saya ke Konawe Utara. Di sana ada warga trans yang hidup berdampingan secara selaras dengan masyarakat setempat.

Malah saya sangat terkejut karena ada bupati, kapolres, dan beberapa warga lokal yang menyerahkan sertifikat sebanyak seribu hektare kepada pemerintah daerah. Lahan itu dijadikan areal pencadangan calon warga transmigrasi dengan komposisi 80 persen warga trans lokal dan 20% transmigrasi umum.

Saya tanya, ini serius? Mereka jawab, serius. Kenapa? Karena mereka ingin punya tetangga. Mereka punya tanah yang luas, dan ingin agar tanah itu menjadi bagian dari kehidupan bersama, agar bisa membentuk desa.

Jadi konsep transmigrasi itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau pada masa lalu, tanahnya kosong. Mereka berjuang tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa AC.