Ada Aksi Buruh di DPR, Kondisi Kompleks Parlemen Sepi dari Anggota Dewan dan Pegawai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi Gedung MPR/DPR/DPD RI sepi dari anggota dewan dan pegawai, jelang buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Situasi sepi tersebut mulai terlihat dari parkir mobil anggota dewan.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com sekira pukul 10.30 WIB, tidak banyak mobil yang terparkir di lokasi parkiran.

Adapun, parkiran mobil anggota dewan ada di Gedung Nusantara I dan Gedung Nusantara II.

Di kedua lokasi parkiran tersebut, terlihat hanya beberapa mobil yang terparkir.

Namun mobil tersebut tidak menggunakan pelat nomor khusus anggota DPR.

Sementara itu, kondisi sepi juga nampak di lobi Gedung Nusantara I dan II, lokasi ruang rapat anggota dewan.

Tidak banyak orang yang terlihat seperti biasanya, saat ada rapat atau sidang-sidang di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPR.

Sebagai informasi, pada hari ini hanya ada dua agenda di DPR RI yang melibatkan anggota dewan, yakni diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kondisi ini berbeda dari biasanya saat tidak ada demo di Gedung DPR.

Untuk diketahui, Tribunnews mendapat informasi bahwa pegawai di lingkungan Kompleks Parlemen akan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Sehingga, tidak banyak kegiatan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8/2025).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Jumlahnya ditaksir puluhan ribu buruh.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

"Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.

Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.

Gerakan buruh kali ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan dilakukan secara damai.

Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan.

Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

"Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," jelas Said Iqbal.

Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.

"Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat," tegasnya.

Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.

"Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas," ujarnya.

Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.