Tantangan AI di Pemilu 2029, Bawaslu Berjuang di Tengah Keterbatasan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Bawaslu mengakui AI akan menjadi tantangan besar dalam pengawasan Pemilu 2029
• Keterbatasan anggaran tidak menghentikan Bawaslu untuk memperdalam isu AI.
• Mafindo menilai disinformasi pemilu masih tinggi dan berpotensi semakin kompleks ketika isu AI, SARA, dan pemilu bertemu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui artificial intelligence (AI) akan jadi tantangan dalam pengawasan Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan mereka bakal menggandeng banyak pihak yang ahli dalam bidang ilmu teknologi untuk mencari solusi pengawasan.

Lalu, apakah dengan begitu anggaran Bawaslu akan membengkak?

“Anggaran saat ini di Bawaslu sangat terbatas. Anggaran tahun depan pun sudah sama-sama kita tahu akan sangat terbatas,” kata Lolly kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Pagu indikatif anggaran Bawaslu untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp1.987.386.912.000.  Angka itu lebih kecil dari anggaran tahun 2025 yang disetujui DPR, sebesar Rp2.416.945.124.000.

Namun keterbatasan dana ini diakui Lolly tidak jadi penghalang untuk mereka mendalami dan memahami terkait perkembangan AI.

Dalam merekrut pihak-pihak yang ahli dalam bidang teknologi informasi, Bawaslu berharap adanya kontribusi sukarela.

“Dalam konteks kerelawanan, bekerja untuk demokrasi, maka perspektifnya dulu yang akan kita samakan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan masih ada upaya yang dapat dilakukan di tengah minimnya anggaran.

“Misalnya dalam bayangan pertama kami adalah, kita kumpulkan dulu teman-teman yang paham soal isu pengawasan berbasiskan teknologi,” tuturnya.

“Lalu kita identifikasi apa yang upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama, setiap orang ada perannya masing-masing,” sambungnya.

Direktur Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho menegaskan jumlah disinformasi pemilu cukup banyak sejak 2019.

“Bukan berarti 2029 kita sudah aman dari isu sara. Yang saya khawatirkan adalah ketika nanti pertemuan ada tiga titik nih dari pemilu, AI, sara jadi satu,” tuturnya.

Skenario itu menurutnya harus dihadapi dengan sistem matang yang digodok oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait.

Baca juga: Rahmat Bagja Respons Santai Soal Tambahan Bukti Dugaan Korupsi di Bawaslu: Monggo Saja

“Kita butuh ada legislasi yang kuat supaya posisi negara dengan platform digital seimbang,” pungkasnya.