Profil Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI yang Memimpin Aksi Ribuan Buruh Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Kamis (28/8/2025), ribuan buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran.

Aksi demontrasi itu akan dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), didukung oleh berbagai koalisi serikat pekerja dari sektor industri dan jasa.

Demonstrasi ini dipusatkan di Gedung DPR RI serta Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, aksi serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai provinsi dan kota industri, seperti Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda - Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan sejumlah daerah lainnya.

Gerakan ini bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) dan akan berlangsung secara damai.

Said Iqbal menuturkan, aksi ini merupakan momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Lantas siapa Said Iqbal? Berikut adalah profilnya.

Profil Said Iqbal

Said Iqbal adalah seorang tokoh pergerakan buruh dan politikus Indonesia yang dikenal luas sebagai Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam kehidupan pribadinya, Said telah menikah dengan Ika Liviana Gumay.

Namun, sang istri menghembuskan nafas terakhir pada Rabu (17/7/2019) saat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Premiere Jatinegara.

Baca juga: Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968 itu telah memperjuangkan hak-hak pekerja sejak era 90-an.

Ia pertama kali turun sebagai aktivis buruh di Serikat Pekerja tempatnya bekerja di perusahaan elektronik di Kabupaten Bekasi pada tahun 1992.

Setelah reformasi dan pemerintah memberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja tanpa kewajiban berafiliasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Said Iqbal bersama sejumlah tokoh buruh membentuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Said Iqbal tercatat telah menjabat sebagai Presiden KSPI sejak tahun 2012.

Pada 2021, Said Iqbal terpilih sebagai Presiden Partai Buruh, setelah partai tersebut dihidupkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh yang digelar di Jakarta.

Ayah dari Syarifah Soraya itu terpilih secara aklamasi karena tidak ada calon lain.

Said Iqbal diketahui telah memimpin berbagai aksi buruh, termasuk demonstrasi menuntut upah layak dan jaminan sosial, penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law), serta perjuangan untuk perlindungan pekerja informal dan outsourcing.

Selain itu, Said Iqbal juga pernah menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan.

Pada 2013, Said Iqbal menerima penghargaan internasional sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia, The Febe Elisabeth Velasquez Award oleh serikat pekerja Belanda, FNV.

Penghargaan ini diberikan bagi para aktivis buruh yang berjuang demi menegakkan hak-hak buruh di negara masing-masing.

Pendidikan:

• SMA Negeri 51 Jakarta – Lulus sebagai juara umum (1987)
• Politeknik Universitas Indonesia – Teknik Mesin
• S1 Teknik Mesin – Universitas Jayabaya
• S2 Ekonomi – Universitas Indonesia

Kiprah Internasional

• Wakil Presiden Serikat Pekerja ASEAN (ATUC)
• Anggota General Council Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC)
• Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO)

Demo Buruh

Ribuan buruh akan menggelar aksi demontrasi pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

Aksi unjuk rasa ini akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, akan memimpin aksi tersebut.

Aksi yang bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini merupakan respons terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. 

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, demonstrasi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. 

Dalam aksi ini, ada enam tuntutan, di antaranya adalah:

1. Kenaikan Upah Minimum 2026: Kenaikan upah sebesar 8,5 persen–10,5 persen, sesuai formula MK yang mempertimbangkan inflasi (3,26 persen), pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2 persen), dan indeks tertentu.
2. Penghapusan Outsourcing: Pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas, serta pembatasan outsourcing hanya untuk pekerjaan seperti keamanan.
3. Reformasi Pajak Buruh: Menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta menghilangkan diskriminasi pajak terhadap buruh perempuan yang sudah menikah.
4. Satgas PHK: Pembentukan satuan tugas untuk mengawasi dan menangani PHK massal.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan: Percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan MK.
6. Reformasi Pemilu dan Aset: Sistem pemilu yang lebih adil dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

Aksi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024, yang memerintahkan revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk menghapus pendekatan Omnibus Law dan membatasi outsourcing hanya pada pekerjaan penunjang. 

Namun, buruh menilai implementasi putusan tersebut masih lambat, dengan praktik outsourcing yang tetap marak, termasuk di sektor BUMN.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memastikan 3 juta keluarga besar buruh di bawah organisasi naungannya menyatakan tidak akan terlibat dalam aksi demo besok.

"Saya sudah instruksikan kepada 3 juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh tanah air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu," kata Jumhur menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan Konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Karena itu, demonstrasi itu adalah jalan akhir.

Wilayah Aksi

Selain di Gedung Parlemen DPR/MPR, Senayan, beberapa daerah utama yang akan berpartisipasi:

• Jabodetabek: Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, DKI Jakarta
• Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya
• Sumatera: Medan, Banda Aceh, Bandar Lampung
• Kalimantan: Banjarmasin, Pontianak, Samarinda
• Sulawesi: Makassar, Gorontalo
• Kepulauan: Batam (Kepulauan Riau)

(Tribunnews.com/Falza/Facundo Chrysnha Pradipha) (Kompas.tv/Dian Nita)