Sabtu, 30 Agustus 2025

Demo Buruh

Sosok Martin dan Alimudin, Cuma 2 Anggota DPR Ini yang Ikut Rapat Saat Demo Buruh Berlangsung

Sosok 2 Anggota DPR Martin dan Alimudin yang menghadiri rapat di gedung DPR RI ketika unjuk rasa berlangsung.

Penulis: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Chaerul Umam
RAPAT BALEG - Badan Legislasi (Baleg) DPR tetap melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), meski di luar gedung parlemen massa buruh menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025). RDPU yang berlangsung di Ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan itu dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Siang tadi, Kamis (28/8/2025), ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta.

Saat aksi demonstrasi buruh berlangsung tak banyak aktivitas di dalam gedung DPR RI.

Baca berita terkait :  Buruh Demo, Gedung DPR Kosong

Kecuali satu yakni rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Badan yang khusus membahas aturan perundang-undangan ini menggelar rapat di dalam gedung DPR.

Rapat membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Pantauan Tribunnews.com, rapat tersebut dimulai setelah massa aksi dari kelompok buruh berangsur-angsur meninggalkan depan gedung DPR.

Namun rapat itu berlangsung sepi.

Dari total 90 anggota Baleg DPR hanya dihadiri dua anggotanya.

Dua anggota DPR yang hadir secara fisik di ruangan itu adalah  Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung dan Alimudin Kolatlena.

Rapat Baleg DPR menghadirkan dua perwakilan perusahaan penyalur asisten rumah tangga (ART) yang datang langsung ke ruang rapat.

Yakni perwakilan dari PT Cahaya Ibu Group, PT Cicana Indonesia Corp, PT PKK Provinsi Jakarta, serta Kaukus Politik Parlemen.

Mereka diundang untuk memberikan masukan terkait draf RUU PPRT yang sedang digodok Baleg DPR.

Sosok 2 Anggota DPR yang Hadir

Alimudin Kolatlena merupakan Anggota Baleg DPR dari Partai Gerindra.

Anggota DPR RI dari Maluku ini merupakan putra daerah kelahiran 16 Juli 1980.

Periode 2014–2019 dia masih menjabat Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra.

Dan Perideo 2019–2024 merupakan Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Barulah pada 2024–2029 dia terpilih sebagai Anggota DPR RI menggantikan Hendrik Lewerissa yang mundur untuk maju di Pilkada Maluku.

Alimudin Kolatlena, Anggota DPR dari Maluku.
Alimudin Kolatlena, Anggota DPR dari Maluku. (Foto: Tribun Ambon)

Sementara  Martin Manurung adalah Anggota DPR dari Partai Nasdem.

Dia terpilih jadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan  Sumatera Utara II.

Selain menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dia juga  dikenal aktif dalam berbagai isu legislasi penting.

Lahir  31 Mei 1978 di  Jakarta, Martin merupakan alumni Studi Pembangunan Universitas Indonesia.

Anggota DPR RI Martin Manurung meminta  penanganan tumpahan aspal di laut Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara akibat kapal kandas pada pertengahan Februari 2023, segera dilakukan dengan cepat.
Anggota DPR RI Martin Manurung. /HO

Gelombang Demo di DPR Hari Ini

Untuk diketahui, gelombang massa aksi terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI dari pagi hingga malam ini.

Pagi hingga siang hari kelompok buruh yang dipimpin Presiden Partai Buruh Said Iqbal  berunjuk rasa di DPR dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.00 WIB.

Setelah itu giliran mahasiswa yang mulai berdatangan satu jam kemudian.

Aksi buruh berlangsung tertib namun tidak demikian unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang berlangsung rusuh di sore hari.

Tuntutan massa hampir sama secara umum DPR memperhatikan nasib rakyat.

Di dalam gedung DPR sepi

Hari ini di dalam gedung DPR RI terlihat cukup lengang.

Hal ini karena  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian pegawainya menyusul aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditetapkan Rabu (27/8/2025), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat menjalankan tugas secara WFH.

Sementara itu, pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir bekerja dari kantor (WFO).

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan