Update Demonstrasi di Depan Gedung DPR: Massa Tutup Jalan Tol, Lalu Lintas Macet Total

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Kamis (28/8/2025) meluas hingga ke ruas jalan tol. Massa aksi terlihat menutup jalur dengan pembatas berwarna oranye.

Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara kolektif, biasanya untuk menyuarakan aspirasi, protes, atau tuntutan terhadap kebijakan tertentu.

Baca juga: Polisi Amankan Pelajar yang Bawa 9 Anak Panah saat Hendak Ikut Demonstrasi di Depan Gedung DPR

Pantauan Tribunnews.com, arus lalu lintas di kedua arah macet total. Deretan mobil pribadi, bus pariwisata, hingga truk logistik tidak bisa melintas lantaran jalur sepenuhnya tertutup barisan pembatas yang dipindahkan massa.

Sejumlah pengendara tampak keluar dari kendaraan untuk melihat situasi. Sementara, barisan demonstran masih bertahan di tengah jalan, membuat antrean kendaraan mengular panjang hingga ratusan meter.

Situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian berupaya mengamankan pembatas jalan dan menggesernya ke tepi tol. Upaya itu memicu cekcok dengan kelompok massa yang menolak akses dibuka.

Hingga sore ini, polisi masih melakukan pengamanan dan negosiasi dengan perwakilan massa yang berkumpul di depan Gedung DPR.

Gedung DPR adalah bangunan utama tempat berkantornya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang juga menjadi pusat aktivitas legislatif nasional bersama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Baca juga: Pelajar yang Ingin Demonstrasi di Depan Gedung DPR Ada yang Berasal dari Cirebon Jawa Barat

Petugas lalu lintas juga berusaha mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif untuk mengurai kepadatan.

Adapun ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja hadir dalam aksi ini untuk menyuarakan enam tuntutan utama.

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

2. Stop PHK. Pemerintah diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.

3. Reformasi Pajak Perburuhan. Tuntutan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghentian diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang telah menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Buruh menolak mekanisme omnibus law dan mendesak agar RUU Ketenagakerjaan menjamin kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu. Buruh mendesak adanya perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.