Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polisi Hentikan Kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa: Tindak Pelakunya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Al Araf, Ketua Centra Initiative, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyoroti terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat saat menangani unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu yang bekerja sama untuk mengadvokasi isu-isu publik, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi hingga keadilan sosial.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil berasal dari LSM, akademisi, jurnalis, aktivis, komunitas lokal, dan kelompok profesi.

Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, telah terjadi aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan Anggota DPR RI. 

Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan tegas, termasuk seruan “Bubarkan DPR”.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh setelah aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa. 

Dalam proses tersebut, sebuah kendaraan taktis (rantis) milik Korps Brimob Polri diketahui menabrak dan melindas seorang demonstran berjaket hijau yang merupakan pengemudi ojek online. Korban, yang diketahui bernama Affan Kurniawan, meninggal dunia di lokasi kejadian.

Al Araf dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025), mengatakan, terkait peristiwa tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan lima poin pernyataan sebagai berikut:

• Belasungkawa Mendalam Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, khususnya keluarga Affan Kurniawan, yang kehilangan anggota keluarga saat menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat secara damai.
• Tuntutan Akuntabilitas Aparat Tindakan kekerasan yang terjadi merupakan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force). Kami mendesak agar dilakukan proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap pelaku kekerasan, terutama yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil.
• Preseden Buruk bagi Demokrasi Kekerasan dalam penanganan aksi damai merupakan preseden buruk yang mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi. Penanganan demonstrasi harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar hak asasi manusia.
• Desakan Reformasi Penanganan Aksi Massa Brutalitas aparat harus segera dihentikan. Penanganan aksi massa harus dilakukan secara proporsional dan profesional. 
• Kepolisian wajib menerapkan secara konsisten Peraturan Kapolri No. 1/2009, Protap No. I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, serta Peraturan Komandan Korps Brimob Polri No. 3/2021 tentang Penindakan Anarki.
• Evaluasi Kebijakan Publik yang Memicu Ketegangan Negara, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, harus menghentikan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, seperti kenaikan gaji pejabat dan pemungutan pajak berlebihan. 

"Di tengah kesulitan sosial-ekonomi rakyat, para penyelenggara negara seharusnya menunjukkan empati dan tanggung jawab, termasuk terhadap dampak kebijakan yang memicu aksi dan insiden kekerasan," ujar Al Araf.

Tewasnya pengemudi ojol

Video tewasnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan, sebelumnya beredar di media sosial. Tampak korban dilindas oleh kendaraan taktis saat polisi menghalau massa demonstran di kawasan Rumah Susun Bendungan HIlir II, Jakarta Pusat.

Awalnya rantis tersebut tengah melaju sambil membubarkan sejumlah orang yang disebut tengah melakukan demo ricuh. 

Ketika massa berhamburan, terlihat ada korban dari kelompok massa itu dalam kondisi terjatuh. 

Namun, rantis Polri itu tak menghentikan lajunya hingga melindas pria berjaket ojol tersebut.

Ratusan massa yang geram melihat kejadian itu lalu mengejar mobil tersebut dan mencoba memukuli serta melemparinya dengan berbagai benda.

Namun, dalam video terlihat mobil rantis itu berhasil melaju lebih jauh menghindari massa.

Setelah insiden tersebut, sejumlah pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polda Metro Jaya.