Minggu, 31 Agustus 2025

Demo di Jakarta

Tragedi Affan Kurniawan, Pemuda Muhammadiyah Minta DPR dengarkan Tuntutan Rakyat

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan

Editor: Wahyu Aji
HANDOUT
AKSI DEMONSTRASI - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla. Pemuda Muhammadiyah menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan mengedepankan dialog damai dalam menyikapi situasi yang berkembang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang menjadi korban dalam kericuhan demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad, menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi bangsa tentang bagaimana demonstrasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara, harus dikelola secara damai dan penuh tanggung jawab.

“Kami menyampaikan doa dan simpati yang tulus kepada keluarga almarhum Affan. Beliau adalah simbol perjuangan jutaan pekerja yang setiap hari menafkahi keluarga dengan penuh ketekunan. Kehilangan ini menjadi duka kita bersama, sekaligus pengingat bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam situasi apa pun,” ujar Dzulfikar dalam pernyataannya, Sabtu (30/8/2025).

Pemuda Muhammadiyah menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokratis rakyat.

Oleh karena itu, setiap bentuk eskalasi kekerasan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sipil harus dihindari oleh semua pihak.

Dzulfikar juga menghargai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menunjukkan empati dengan menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf.

Namun, ia menilai tragedi ini harus menjadi momentum perbaikan di tubuh kepolisian.

“Tragedi ini menunjukkan perlunya langkah lebih jauh berupa proses evaluasi internal yang terbuka, profesional, dan adil di tubuh kepolisian. Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan unjuk rasa harus segera diperbaiki agar lebih humanis, persuasif, serta menjamin adanya pemisahan jalur aksi dengan aktivitas publik. Dengan begitu, potensi jatuhnya korban di luar peserta aksi dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan,”katanya.

Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan DPR agar sungguh-sungguh mendengarkan tuntutan masyarakat yang melatarbelakangi demonstrasi. Menurut Dzulfikar, aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan.

“DPR perlu membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, agar suara rakyat menemukan saluran kebijakan yang nyata,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Dzulfikar menyerukan agar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPR, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat, mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Pemuda Muhammadiyah, kata dia, siap bersinergi dalam membangun ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan beradab.

“Hanya dengan cara ini, kebuntuan politik dapat dihindari dan energi bangsa dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Diberitakan, gelombang demonstrasi yang terjadi dimulai di Jakarta hingga merembet ke berbagai wilayah Indonesia, terjadi karena sikap anggota DPR RI.

Aksi unjuk rasa pertama kali terjadi pada Senin (25/8/2025), buntut polemik gaji dan tunjangan DPR RI.

Aksi kemudian berlanjut pada Kamis (28/8/2025), yang berujung pada tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan.

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan