Intip Isi Garasi Adies Kadir Kader Golkar yang Dinonaktifkan, Paling Murah Pajero SUV

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi kembali menghampiri panggung politik nasional. 

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, mendadak jadi sorotan setelah pernyataannya mengenai tunjangan rumah anggota DPR viral di publik.

Adies menyebut besaran tunjangan mencapai Rp50 juta per bulan namun kemudian melakukan klarifikasi bahwa jumlah sebenarnya hanya Rp3 juta per bulan.

Pernyataan itu dianggap tak sensitif, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit harga pangan dan kebutuhan pokok hingga gelombang kritik justru makin deras.

Tak sedikit yang kemudian mengaitkan gaya hidup para wakil rakyat dengan “kemewahan” yang dianggap jauh dari denyut nadi rakyat kebanyakan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Golkar Nonaktifkan Adies Kadir Sebagai Wakil Ketua DPR RI

Salah satu yang ikut disorot adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 milik Adies Kadir.

Dari laporan itu, tampak jelas bahwa karier politiknya beriringan dengan pertumbuhan kekayaan yang cukup signifikan.

Isi Garasi: Empat Mobil Premium

Berdasarkan data KPK, total harta kekayaan Adies Kadir mencapai Rp14,39 miliar pada 2024.

Dari angka tersebut, isi garasinya jadi salah satu yang paling mencolok.

Adies tercatat memiliki empat mobil dengan nilai total Rp3,05 miliar, yakni:

Mitsubishi Pajero SUV (2017) – Rp150 juta, BMW Sedan (2019) – Rp750 juta,  Toyota Alphard Minibus (2021) – Rp600 juta dan 
Land Rover Defender (2021) – Rp1,55 miliar

Koleksi ini menggambarkan selera Adies terhadap mobil-mobil kelas menengah ke atas, mulai dari kendaraan keluarga populer seperti Alphard hingga SUV tangguh seperti Land Rover Defender yang harganya bisa menembus miliaran rupiah.

Properti Bernilai Miliaran

Selain mobil, pundi-pundi Adies juga ditopang oleh aset properti senilai Rp6,49 miliar.

Aset itu mencakup tanah dan bangunan di Surabaya dan Bekasi, termasuk hibah keluarga.

Salah satu properti yang paling menonjol adalah tanah dan bangunan seluas 288 m⊃2;/480 m⊃2; di Surabaya dengan nilai Rp2,976 miliar.

Di luar properti dan kendaraan, Adies melaporkan harta bergerak lainnya Rp1,64 miliar—yang biasanya berupa koleksi perhiasan, barang seni, atau aset bernilai tinggi lainnya.

Ia juga memiliki kas dan setara kas Rp3,2 miliar, serta tercatat tidak memiliki utang.

Jika ditarik ke belakang, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan.

Baca juga: Pimpinan DPR Adies Kadir Dukung Cita-cita Raihan Bocah Pemanjat Tiang Bendera Jadi Tentara-Polisi

Pada 2014, Adies hanya melaporkan harta sebesar Rp5,46 miliar.

Kini, dalam kurun 10 tahun, kekayaannya hampir tiga kali lipat.

Sebelumnya Adies Kadir menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan anggaran rumah lebih dari yang sudah dianggarkan.

"Kalau sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan Rp 3 juta per bulan, didapatkan Rp 50 jta per bulan," katanya.

Ia merinci, Rp 3 juta itu dikalikan dengan 26 hari kerja sehingga total anggaran yang dibutuhkan sebenarnya mencapai Rp 78 juta untuk mengontrak rumah atau sewa indekos.

"Kalau kita Rp 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp 78 juta per bulan, padahal yang didapat cuma sekitar Rp 50 juta per bulan, nah jadi mereka (anggota DPR) masih nombok lagi," kata Adies Kadir.

Dia mengatakan jika tunjangan perumahaan anggota DPR RI masih dinilai terlalu mahal, maka ia akan mengimbau untuk mencari sewaan dengan harga Rp 1 jutaan.

"Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu Rp 50 juta terlalu besar, teman-teman kita imbau cari kos-kosan kira-kira yang Rp 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu, kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya," katanya.

Kiprah Politik, dari Surabaya Menuju Senayan

Terlepas dari harta kekayaan yang mencuri perhatian, kiprah politik Adies Kadir punya catatan panjang. Lahir di Balikpapan, 17 Oktober 1968, ia meniti karier politik dari Surabaya.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Surabaya bahkan ikut kontestasi Pilkada Surabaya 2010 sebagai calon Wakil Wali Kota berpasangan dengan Arif Afandi.

Ia kalah dari pasangan Tri Rismaharini–Bambang DH, langkah itu meneguhkan ambisinya di dunia politik.

Adies berhasil menembus Senayan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo).

Keberhasilan itu berlanjut pada Pemilu 2019 dan 2024, menandakan konsistensi dukungan konstituen terhadapnya.

Di DPR, Adies banyak berkecimpung di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. 

Dari sini, ia terlibat dalam berbagai pembahasan penting mulai dari reformasi KUHP hingga penguatan KPK.

Ia juga sempat ditempatkan di Komisi IX pada 2015, meski hanya sebentar sebelum kembali ke habitatnya di ranah hukum.

Puncak kariernya di legislatif terjadi pada 1 Oktober 2024, saat dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI, mendampingi Puan Maharani.

Baca juga: Mahfud MD Heran Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer Rp17,6 Miliar, dari Driver Ojol Jadi Wamenaker

Posisi itu menempatkannya sebagai salah satu figur sentral dalam dinamika parlemen periode 2024–2029.

Tak hanya di parlemen, Adies juga memegang posisi strategis di partai. Ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang hukum dan HAM.

Dari posisinya ini, Adies kerap tampil mewakili partai dalam isu-isu hukum nasional, menjadi salah satu “juru bicara hukum” Golkar yang cukup vokal.

Selain pengalaman politik, Adies juga dikenal memiliki basis akademis hukum yang kuat.

Ia menempuh jalur panjang pendidikan, mulai dari sarjana hukum (2003), magister (2007), hingga doktoral (2017).

Latar pendidikan ini menjadi modal penting saat ia berdebat di Komisi III maupun ketika membawa suara Golkar di ranah hukum nasional.