Masyarakat Diajak Jaga Persatuan dan Tolak Aksi Anarkisme Demi Kepentingan Sesaat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Tani Merdeka Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjaga kedamaian dan persatuan nasional, sekaligus menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, sebagai bentuk tanggung jawab organisasi petani tersebut dalam merespons dinamika sosial terkini.

Dia pun menegaskan dukungan organisasinya terhadap segala kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, khususnya petani.

“Dukungan ini disebut sebagai komitmen untuk berdiri bersama pemerintah dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," kata Don Muzakir di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Don Muzakir adalah seorang aktivis dan organisator yang dikenal karena kepemimpinannya dalam memberdayakan komunitas akar rumput terutama petani dan pedagang pasar.

Tak hanya itu, dia juga mengorganisir demonstrasi massa menuntut pemberantasan praktik mafia tanah.

Baca juga: Daftar 6 Korban Tewas Buntut Demo Ricuh di Sejumlah Daerah, Ada Mahasiswa, Staf DPRD, Driver Ojol

Pria yang akrab dipanggil Bang Don, berasal dari Aceh dan dikenal mampu terhubung dengan beragam komunitas di Jawa dan sekitarnya.

Dia pun juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. 

"Setiap perbedaan pendapat harus disalurkan melalui cara-cara yang santun dan sesuai konstitusi," tambahnya.

Don Muzakir menghargai aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa, namun menekankan bahwa aksi harus dilakukan secara tertib dan damai. 

"Tindakan anarkis hanya akan memperburuk keadaan, merugikan masyarakat, dan mencederai tujuan mulia dari penyampaian aspirasi itu sendiri," tegasnya.

Pernyataan sikap juga menyoroti peran pejabat negara. Don Muzakir meminta dengan tegas kepada seluruh pejabat negara, baik di eksekutif maupun legislatif, agar berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. 

"Hindari pernyataan yang dapat melukai hati rakyat. Ucapan yang tidak bijak hanya akan memperkeruh keadaan," terangnya.

Secara khusus, organisasi tersebut mendesak anggota DPR yang dianggap menyinggung perasaan rakyat untuk meminta maaf secara terbuka. 

"Permintaan maaf ini penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika, serta demi menjaga kehormatan lembaga legislatif," kata Don Muzakir.

Don Muzakir juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sesaat. Bangsa kita terlalu besar untuk dipecah oleh perbedaan pandangan. Saya berharap masyarakat, dan kita semua sama-sama menjaga lingkungan di sekeliling kita jangan sampai ada yang mencoba memprovokasi masyarakat," tandasnya.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Demonstrasi Hak Warga yang harus Dilindungi, tapi Harus Damai

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. 

Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

“Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan negara menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas publik. 

Menurutnya, aksi penjarahan dan perusakan yang terjadi sudah melanggar hukum dan harus ditindak.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations international governance pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Ia juga memerintahkan aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk perusakan, penjarahan, hingga tindak kekerasan.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengrusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo meminta aspirasi murni masyarakat tetap disalurkan dengan cara damai. Pemerintah, menurutnya, akan membuka ruang dialog dan menindaklanjuti setiap tuntutan rakyat.