Menteri HAM Natalius Pigai Tegaskan Sikap Presiden Terukur dalam Koridor HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menyusul pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 yang merujuk dokumen HAM Internasional mengenai kebebasan berpendapat (ICCPR), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dan pemahaman yang utuh bagi publik.

Natalius Pigai mengatakan pernyataan Presiden RI menegaskan sikap negara yang memberi penghormatan seluas-luasnya pada aspek-aspek hak asasi manusia bahwa negara menghormati secara penuh kebebasan berpendapat dan aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

"Negara juga menghormati seluas-luasnya hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana dijamin dalam Pasal 21 ICCPR," ujar Natalius, Senin (1/9/2025).

Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara untuk menghormati kebebasan berpendapat warga sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 

Prabowo mengatakan penyampaian aspirasi masyarakat adalah hak konstitusional yang harus dilindungi sepanjang dilakukan secara damai.

Namun Prabowo mengingatkan bahwa tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik, menimbulkan korban jiwa, hingga mengancam keamanan masyarakat tidak dapat ditoleransi. 

Sampaikan Aspirasi Secara Damai

Natalius Pigai yang juga Mantan Anggota Komnas HAM  mengatakan apa yang disampaikan Presiden juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut pengaturannya dilakukan melalui UU untuk memastikan penghormatan hak, kebebasan atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum serta keselamatan publik. 

Dimana  Pasal 20 ICCPR menegaskan bahwa “Segala propaganda perang dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”. 

Oleh karena itu, Menteri HAM ikut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan damai tanpa melawan hukum serta tetap berpegang pada prinsip hak asasi manusia.

"Kami meminta aparat agar langkah-langkah penanganan aksi demonstrasi dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip dan standar hak asasi manusia dengan menghindari penggunana kekuataan yang berlebihan (excessive use of force)," ujarnya.

Dengan demikian, Natalius Pigai mengatakan tindakan tegas sebagaimana disampaikan Presiden yang diambil harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar hak asasi manusia internasional.

Kementerian Hak Asasi Manusia juga membuka layanan pengaduan dari seluruh masyarakat terkait perkembangan situasi dan dinamika yang ada di masyarakat yang bisa disampaikan melalui layanan call center Kementerian Hak Asasi Manusia 150145 (Pukul 08.00 WIB sampai  21.00 WIB).

Menteri Hak Asasi Manusia telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan guna memastikan perlindungan hak asasi manusia terutama penanganan dan pemenuhan hak-hak korban meninggal, luka-luka serta mereka yang saat ini ditangkap atau ditahan. 

"Khusus korban ditahan, Kementerian HAM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian agar penanganannya sesuai prinsip dan standar Hak Asasi Manusia," ujar Natalius.

Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan langkah-langkah tranformasi bangsa untuk keadilan sosial dengan prinsip tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat sejumlah program-program kerakyatan seperti program Makan Bergizi Gratis, Pengecekan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, koperasi desa merah putih dan rumah untuk rakyat.

"Kementerian HAM meminta seluruh masyarakat untuk bahu-membahu dengan semangat gotong royong dan persatuan bangsa serta kekeluargaan ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Pernyataan presiden

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan tak akan ragu membela rakyat dan menghadapi para mafia serta koruptor.

Ia mengatakan aparat penegak hukum yang keliru dalam menjalankan tugas saat menangani aksi demonstrasi warga akan diproses sesuai aturan. Namun, kata dia, pemerintah juga sudah mulai mencium pihak-pihak yang jadi perusuh dalam demonstrasi warga belakangan ini.

"Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapakpun, saya yakin rakyat bersama saya," ujar Prabowo Subianto usai menjenguk warga serta anggota polisi yang jadi korban aksi ricuh, di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).  

Presiden Prabowo mengatakan ada sebagian korban yang mengalami luka parah akibat aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah orang.

Ia pun menegaskan demonstrasi dan menyampaikan pendapat adalah hak tiap warga yang dilindungi undang-undang.

Namun, ia melihat belakangan penyampaian pendapat itu diiringi berbagai aksi kekerasan, seperti pembakaran gedung DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, kata Prabowo, dia menerima laporan di sejumlah titik demo ada truk-truk membawa petasan.

"Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan," tegasnya.