Asosiasi Pertanyakan Pertemuan Wapres Gibran dengan Perwakilan Ojek Online

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyampaikan keberatan atas pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sekelompok individu yang mengaku sebagai pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden pada Minggu (31/8/2025).

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai pertemuan tersebut tidak melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan keadilan bagi pengemudi ojek online di Indonesia.

"Pihak yang ada dalam pertemuan bukan dari asosiasi maupun kelompok yang selama ini sedang memperjuangkan hak dan keadilan bagi ojol seluruh Indonesia," kata Igun kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Garda mempertanyakan orientasi dari pertemuan tersebut. Igun menyayangkan jika perwakilan yang diundang merupakan mitra pengemudi binaan korporasi aplikator atau pihak yang mewakili kepentingan perusahaan.

"Sangat disayangkan (jika bukan mewakili ojol) bahwa Gibran lebih memilih menampung kepentingan korporat aplikator dibandingkan rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojol yang sedang berjuang atas hak dan keadilan," ujarnya.

Garda Indonesia menilai, pertemuan tersebut bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah pemerintah telah menampung aspirasi para pengemudi ojol. 

Padahal, menurut Igun, pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut justru berasal dari kelompok yang selama ini dinilai tidak menyuarakan permasalahan utama para pengemudi, seperti potongan biaya aplikasi yang tinggi.

Ia juga menanggapi pernyataan sejumlah pengemudi yang mengklaim sebagai peserta pertemuan dan membantah tudingan Garda.

Igun menegaskan, jika mereka hadir sebagai representasi korporat, maka wajar jika publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah.

Garda Indonesia hingga kini masih fokus pada tuntutan utamanya, yaitu penurunan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10 persen. 

Saat ini, kata Igun, potongan tersebut bisa mencapai lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 50 persen dalam kondisi tertentu.

"Pertemuan tersebut patut dipertanyakan kepada Gibran yang jelas-jelas rakyat ojol sedang dalam kesulitan ekonomi dan terpaksa harus beroperasi melebihi batas normal (rata-rata lebih dari 14 jam) untuk bisa mendapatkan uang," ucapnya.

Garda juga menyoroti adanya upaya lobi yang dilakukan oleh pihak aplikator kepada pemerintah untuk mempertahankan skema bisnis saat ini. Igun pun mempertanyakan posisi Wakil Presiden dalam hal ini.

"Garda mempertanyakan keberpihakan Gibran, apakah Wapres pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis atau korporat aplikator sehingga lebih memilih menyerap aspirasi korporat, aspirasi bisnis dibandingkan aspirasi rakyat Indonesia," tegasnya.