Jadi Saksi di MKD, Wartawan Senior Beri Keterangan soal Isu Anggota DPR Joget karena Kenaikan Gaji

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen memberikan kesaksian dalam sidang MKD
• Sidang MKD terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan
• Erwin membantah keras narasi yang beredar di media sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sekaligus wartawan senior, Erwin Siregar, memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik video lima anggota DPR RI yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Erwin menegaskan bahwa aksi joget tersebut terjadi setelah sidang resmi ditutup dan tidak berkaitan dengan agenda formal Parlemen.

"Joget itu bukan bagian dari sidang, melainkan ekspresi biasa setelah acara selesai. Tidak ada pelanggaran etik atau alasan untuk memecat mereka," tutur Erwin di hadapan majelis MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).

MKD adalah alat kelengkapan tetap DPR RI yang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat lembaga legislatif.

Erwin juga membantah keras narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan aksi tersebut dengan isu kenaikan gaji anggota DPR. 

Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat sidang tahunan, tidak menyampaikan wacana apapun terkait gaji legislatif.

"Saya hadir dan mengikuti jalannya sidang. Tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang menyinggung soal gaji DPR," katanya.

Menurut Erwin, informasi yang menyebutkan bahwa joget tersebut merupakan bentuk kegembiraan atas kenaikan gaji adalah hoaks yang menyesatkan publik.

"Isu tersebut hoaks dan menyesatkan publik. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," tuturnya.

Dia juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap kritis namun adil dalam menilai perilaku pejabat publik.

"Jangan mudah terprovokasi oleh potongan video atau narasi yang tidak utuh. Etika jurnalistik menuntut kita untuk menyajikan konteks secara lengkap," ujar Erwin.

Sidang MKD ini menjadi momentum penting untuk menegaskan batas antara ekspresi pribadi dan tanggung jawab etik pejabat publik, sekaligus mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di era digital.

Sidang MKD DPR pada awal November 2025 membahas dugaan pelanggaran etik oleh lima anggota DPR nonaktif terkait aksi demo yang berlangsung antara 25–30 Agustus 2025.

Berikut rangkuman lengkapnya:

Latar Belakang Sidang