H-2 Deadline '17+8 Tuntutan Rakyat': Prabowo ke China, Anggota DPR Mulai Ngantor Lagi

TRIBUNNEWS.com - Deadline "17+8 Tuntutan Rakyat" memasuki H-2, Rabu (3/9/2025).

Seruan "17+8 Tuntutan Rakyat" terhadap pemerintah dan DPR RI mulai ramai di media sosial sejak Minggu (31/8/2025).

Dalam tuntutan itu, tertulis sejumlah desakan agar dipenuhi pemerintah dan DPR RI pada Jumat (5/9/2025). Berikut isinya:

17+8 Tuntutan Rakyat, deadline 5 September 2025

• Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan secara transparan anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polti.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

H-2 deadline "17+8 Tuntutan Rakyat", Presiden Prabowo Subianto tengah berada di China untuk memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping.

Prabowo berangkat menuju Chinga pada Selasa (2/9/2025) malam, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Beliau akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, terutama Presiden Xi. Kami berharap, kita semua berharap, mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Selasa.

Baca juga: Dari Sopir jadi Anggota DPR, Ahmad Sahroni Crazy Rich Tanjung Priok Kini Dicari, Hartanya Rp328 M

Sementara itu, anggota DPR RI kembali berkantor kembali setelah sebelumnya work from home (WFH) buntut gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.

Pada Rabu, anggota DPR RI tampak kembali melakukan rapat tatap muka, seperti yang disiarkan secara langsung dari YouTube TV Parlemen.

Sejak pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dilansir Wartakotalive.com, rapat digelar secara tertutup dan dihadiri tiga dari lima pimpinan Komisi I DPR RI.

Selain itu, juga ada Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan ASOSIASI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI). 

RDPU yang digelar pukul 10.30 WIB ini dalam rangka mendapatkan masukan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Komisi VII DPR RI juga siang ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Menteri Perindustrian. 

Pun Komisi IX DPR RI tengah melakukan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu siang.

Sementara, Komisi XI DPR RI tengah melakukan rapat dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS.

Komisi IV dan Komisi XII DPR RI juga direncanakan akan melakukan rapat Rabu siang dengan Menteri Pertanian dan Komisi XII akan menggelar rapat dengan Eselon I Kementerian ESDM. 

Komnas HAM Rilis Jumlah Korban

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis data korban tewas selama demonstrasi yang terjadi sejak Senin (25/8/2025).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan setidaknya 10 orang meninggal dunia, sebagian diduga menjadi korban kekerasan aparat.

Anis mengatakan pihaknya masih menyelidiki soal dugaan tersebut.

"Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki," jelas Anis, Selasa.

Berikut ini daftar 10 korban meninggal:

Baca juga: Arti Brave Pink dan Hero Green, 2 Warna Jadi Simbol Rakyat Indonesia Bersuara Lewat Sosial Media

1. Affan Kurniawan – driver ojol, tewas tertabrak rantis Brimob di Jakarta
2. Akbar Basri – tewas saat Gedung DPRD Makassar terbakar
3. Sarina Wati – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
4. Syaiful Akbar – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
5. Budi Haryadi – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
6. Rusdamdiansyah – driver ojol, tewas akibat pengeroyokan di Makassar
7. Sumari (60) – tukang becak, diduga tewas terpapar gas air mata di Solo
8. Rheza Sendy – mahasiswa Amikom Yogyakarta, tewas saat aksi ricuh
9. Iko Juliant Junior – mahasiswa UNNES, meninggal setelah diduga dianiaya
10. Andika Lutfi Falah – pelajar SMKN 14 Tangerang, tewas saat demo di DPR RI

Selain korban meninggal, Komnas HAM juga mencatat sebanyak 1.683 ditangkap dan ditahan dalam kurun waktu 25 Agustus-1 September 2025 selama demonstrasi berlangsung.

Korban luka mencapai 429 orang, di mana 46 di antaranya masih dirawat.

Komnas HAM juga mencatat ada 28 aduan masyarakat, mayoritas terkait penangkapan sewenang-wenang oleh aparat.

Awal gelombang demonstrasi terjadi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), bertajuk "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai".

Tuntutan utama adalah pembubaran DPR, dipicu isu tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta.

Kericuhan terjadi di sekitar flyover Ladokgi dan Restoran Pulau Dua setelah rombongan pelajar bentrok dengan aparat.

Aksi berlanjut pada Kamis (28/8/2025), oleh kelompok buruh, menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Bentrok kembali pecah saat massa buruh bubar dan pelajar kembali terlibat.

Puncaknya, pengemudi ojol Affan Kurniawan tewas tertabrak rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sejak itu, demonstrasi meluas ke berbagai kota.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Suci Bangun DS/Alfarizy Ajie, Wartakotalive.com)