Guru Madrasah Gelar Aksi Demo di Monas, Tuntut Prabowo Buka Kuota PPPK

Ringkasan Berita:

• Guru madrasah swasta meminta dibukakan kuota pengangkatan PPPK hingga PNS
• Guru madrasah yang hadir dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Sumatra
• Demonstran meminta agar bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah guru madrasah swasta yang tergabung dalam berbagai organisasi di seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (30/10/2025) pagi.

Mereka membawa sejumlah tuntutan yang salah satunya meminta dibukakan kuota untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dari pantauan, terlihat guru yang mengenakan seragam kemeja berwarna putih memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta di Banten Demo ke Jakarta, Bagaimana Nasib Siswanya?

Mereka duduk menutupi jalan sehingga pihak kepolisian pun melakukan penutupan jalan di daerah tersebut. Kendaraan pun dialihkan sehingga sedikit terjadi kemacetan.

"Kita sama-sama lembaga pendidikan, dasar hukumnya sama, undang-undang sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, tapi perlakuannya berbeda, di Madrasah tidak ada kuota untuk angkatan P3K, ASN, tidak ada," kata Ketua Umum PB PGMNI, Heri Purnama kepada wartawan, Kamis.

Terlihat pula para guru madrasah swasta ini yang datang dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, hingga Sulawesi Barat datang membawa sejumlah atribut seperti bendera hingga pengikat kepala.

Guru Madrasah yang dinaungi oleh Kementerian Agama (Kemenag) ini menyebut ingin memperjuangkan hak-haknya agar bisa bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto terkait tuntutannya.

"Kementerian agama, jika tidak becus mengurus pendidikan, bubarkan saja. Kita tidak menghujat, kita hanya mengkritisi," ucap orator di atas mobil komando.

Orator juga menyinggung soal adanya diskriminasi antara guru-guru di sekolah swasta dan sekolah negeri.

"Kita seperti anak tiri. Ada diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri. Kita tidak diangkat sebagai P3K atau ASN," tuturnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR Siapkan Solusi Konkret Atasi Kebuntuan Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

Oleh karena itu, para guru ini mengancam akan bertahan di lokasi jika Presiden Prabowo Subianto tak menemui mereka untuk memenuhi tuntutan yang disuarakan.

"Kita datang dari hasil keringat sendiri, tidak ada bohir-bohir yang mendanai, jadi para korlap tolong dijaga jangan ada penyusup," tuturnya.