Mabes TNI Tangkap Kekhawatiran Masyarakat Soal Pam Swakarsa, Tegaskan Harus Sesuai Aturan Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI menangkap kekhawatiran masyarakat terkait aktivasi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang belakangan diaktifkan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI) atas ajakan TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar.

"TNI melihat adanya kekhawatiran masyarakat terkait istilah Pam Swakarsa ini, adalah sebagai hal yang wajar. Namun perlu dipahami, konteks Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa lalu," kata Freddy saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Rabu (3/9/2025).

"Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, Istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," ungkapnya.

Freddy mengatakan TNI menegaskan istilah Pam Swakarsa bukanlah organisasi seperti dulu, melainkan bentuk keterlibatan masyarakat secara sukarela dan sesuai aturan hukum yang berlaku. 

TNI, kata dia, mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian  dilingkungannya masing-masing.

"Dengan demikian, TNI memandang keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing sebagai hal positif, selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI), Ari Garyanida, mengonfirmasi foto yang memuat salinan surat di layar komputer terkait instruksi Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) di seluruh Indonesia.

Salinan surat tersebut beredar menyusul unjuk rasa berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Rayon, GM FKPPI Se-Indonesia.

Di bagian awal tubuh surat tertulis instruksi GM FKPPI tersebut merupakan tindaklanjut dari perintah Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

Terdapat lima poin instruksi dalam surat tersebut.

Pertama, agar segera berkoordinasi resmi dengan jajaran TNI di wilayah masing-masing.

Kedua, melaksanakan pam swakarsa bersama TNI sebagai wujud pengabdian nyata organisasi binaan TNI-Polri.

Ketiga, menggerakkan kader di seluruh tingkatan dengan semangat Solid, Kuat, Militan sebagai bentuk tanggung jawab anak biologis TNI-Polri yang mewarisi disiplin, loyalitas, dan militansi.

Keempat, menyusun laporan pelaksanaan yang memuat jumlah personel, bentuk koordinasi, dokumentasi, foto kegiatan, serta catatan khusus/kendala.

Kelima, menyampaikan laporan kepada Pengurus Pusat GM FKPPI c.q. Sekretaris Jenderal melalui email yang tertera dalam salinan surat.

Salinan surat juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti dan Sekretaris Jenderal GM FKPPI Ari Garyanida.

"Iya, betul," kata Ari saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (2/9/2025).

Namun, TNI menegaskan hal tersebut bukan bersifat perintah, melainkan ajakan.