Skandal Kuota Haji, KPK Panggil 5 Bos Travel Hingga Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut skandal dugaan korupsi terkait pemanfaatan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024. 

Hari ini, Rabu (3/9/2025), penyidik menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap tujuh saksi, termasuk lima direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK ini bertujuan untuk mendalami alur permainan kuota dan dugaan praktik lancung yang memungkinkan calon jemaah haji khusus berangkat tanpa antre.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Luthfi Abdul Jabbar (Direktur/Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah), Mohammad Farid Aljawi (Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi), Wawan Ridwan Misbach (Direktur Utama PT Qiblat Tour), dan Mifdlol Abdurrahman (Direktur Nur Ramadhan Wisata).

Baca juga: Kepala BPKH Beri Keterangan Tambahan ke KPK Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

Selain itu, nama Nasrullah, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, turut diperiksa.

Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. 

Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kemenag dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan.

Baca juga: BBM di Shell, Vivo, BP Dikeluhkan Langka, Bahlil: Tak Benar, Kuota Sudah Naik

Fokus pada Kuota Tambahan dan Jemaah 'Jalur Cepat'

Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. 

Sebelumnya, pada Senin (1/9/2025), KPK telah memeriksa empat saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. 

Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi.

"Didalami terkait dengan proses mendapatkan kuota haji tambahan dan didalami adanya calon haji khusus bisa berangkat (baru mendaftar) tanpa harus antre," ungkap Budi pada Selasa (2/9/2025).

Pangkal masalah kasus ini adalah pengalihan setengah dari total 20.000 kuota haji tambahan yang diperoleh Presiden Joko Widodo dari pemerintah Arab Saudi. 

KPK menduga pengalihan 10.000 kuota untuk haji khusus ini tidak sesuai dengan aturan dan melibatkan ratusan biro perjalanan haji. 

Akibat skandal ini, negara ditaksir mengalami kerugian fantastis hingga lebih dari Rp1 triliun.