Andovi hingga Jerome Polin Ketemu Rieke dan Andre Rosiade, Serahkan Dokumen Tuntutan 17+8

TRIBUNNEWS.COM - Pemengaruh atau influencer, Azevedo Andovireska Adikara da Lopez atau Andovi da Lopez dan Jerome Polin, serta beberapa pemuda lainnya bertemu dengan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Dalam pertemuan ini, Andovi dkk mendesak agar pemerintah dan DPR segera memenuhi tuntutan masyarakat yang tertuang dalam 'Tuntutan 17+8'.

Andre Rosiade pun mengaku siap untuk mendengarkan aspirasi dari Andovi dkk.

"Bahwa kami tegaskan lagi, DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kami membuka diri," katanya.

Lantas, Andre menjelaskan update terkait tuntutan masyarakat yang sudah terealisasi yakni soal pencabutan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta.

"Kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan (perumahan) sesuai tuntutan," tuturnya.

Baca juga: LEMPARAN Bangkai Tikus hingga Hujan Batu Jadi Kode Dimulainya Demo Ricuh di Mapolda Jateng   

Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal adanya moratorium terkait kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri.

Dalam kesempatan itu, salah satu warga yang ikut aksi, Rizwin, mengatakan terkait tuntutan 17+8 akan diserahkan secara resmi ke DPR dan diharapkan agar segera dibahas.

Ia pun mengajak Rieke dan Andre untuk bersama-sama menyerahkan tuntutan tersebut secara resmi ke bagian administratif DPR.

"Kami akan menyerahkan (tuntutan) secara administratif. Kami mau ke samping, ke bagian persuratan, untuk dimasukkan secara formal, dan kemudian ada tanda tangan dokumen," ujarnya.

"Untuk itu, kami mengajak bapak ibu, kita bersama-sama berjalan bersama ke gerbang samping untuk menyerahkan ini," sambung Rizwin.

Namun, Andre menyarankan bahwa dokumen tuntutan itu langsung diserahkan kepadanya karena dirinya juga menjadi anggota Badan Aspirasi DPR.

Ia menuturkan bakal menandatangani dokumen tersebut setelah diserahkan oleh bagian Kesekretariatan DPR.

"Jadi bawa bukti dokumen teman-teman, sudah diterima resmi DPR dan dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR. Jadi prosesnya lebih cepat," ujarnya.

Usulan Andre pun disetujui oleh peserta aksi demonstrasi.

Pada akhir pertemuan itu, Andre pun menerima langsung dokumen tuntutan 17+8 berwarna merah muda atau pink dan hijau tersebut.

Di sisi lain, Andovi dalam pertemuan tersebut, sempat menuntut agar tuntutan yang dilayangkan tersebut segera dipenuhi.

Menurutnya, hal tersebut realistis karena berkaca dari revisi UU Pilkada yang sempat menjadi sorotan lantaran diselesaikan hanya dalam satu kali rapat kerja (raker).

"Kalau kalian masih ingat, tahun lalu pada 22 Agustus, pasca putusan MK terkait RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam satu malam saja."

"Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa luar biasa kalau ada niatnya," ujar Andovi.

Menurut Andovi, baru sebagian kecil tuntutan yang baru dikerjakan oleh pemerintah dan DPR.

"Sejauh ini 13 (tuntutan) baru dimulai, 4 malah mundur, 8 malah nggak digubris. Beberapa di antaranya yang mundur, kekerasan aparat, korban (kekerasan aparat) di Bandung, keterlibatan TNI, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya," katanya.

Makna 17+8 Tuntutan Rakyat

Adapun tuntutan ini muncul setelah adanya diskusi secara online yang dilakukan beberapa influencer seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Andovi da Lopez, hingga Salsa Erwina Hutagalung.

Sementara tuntutan tersebut merupakan rangkuman dari berbagai organisasi sipil dan suara rakyat yang didengungkan selama demonstrasi berlangsung di bulan Agustus 2025 ini.

Tak cuma itu, tuntutan juga berasal dari tuntutan demo buruh yang digelar pada 28 Agusut 2025 lalu serta dari petisi yang tertuang dalam situs change.org.

Ada dua jenis tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan wakil rakyat yaitu bersifat harus diselesaikan segera dan bersifat jangka panjang.

Total berjumlah 17 tuntutan harus diselesaikan dalam jangkan waktu sepekan. Tuntutan tersebut harus selesai besok, Jumat (5/9/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum parpol, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

Sementara sisanya merupakan tuntutan yang bisa dilakukan untuk jangka panjang.

Selengkapnya berikut isi tuntutan tersebut:

17 Tuntutan Jangka Pendek

Tugas Presiden

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin  maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batapkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang

1. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis

6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Gita Irawan)