Kepala Bappisus Pastikan Situasi di Tanah Air Terkendali dan Kondusif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, memastikan bahwa situasi sekarang ini sudah kondusif pasca unjukrasa yang berakhir ricuh dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu disampaikan Aris di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Ya, aman. Semuanya aman. Kita harus kompak. Dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat. Kemarin seluruh ormas-ormas keagamaan, semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju," kata Aris.

Ia mengatakan bahwa sekarang ini penting untuk menjaga persatuan dan ruang dialog usai terjadinya unjukrasa.

"Ya tentunyalah dengan perkembangan dinamika saat ini ya, pada prinsipnya kan presiden selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya," kata Aris.

Bappisus merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang baru dibentuk di era pemerintahan Prabowo.

Sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024.

Tugas utama lembaga ini sesuai Pasal 3 Perpres 159 Tahun 2024 adalah memberikan dukungan kepada Presiden dalam pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Serta melakukan identifikasi dan investigasi hal khusus atau hambatan teknis atau hambatan teknis dalam pelaksanaan program pembangunan.

Buka ruang dialog

Aris Marsudiyanto juga menjelaskan bahwa Presiden  telah memberikan arahan kepada seluruh kementerian dan lembaga (KL) agar selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat.  

Kepala Negara menekankan agar mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Demikian juga kepada DPR, kemarin juga sudah diberikan ruang dialog untuk menerima semua elemen bangsa. Apapun bentuknya. Kalau komunikasi, koordinasi yang baik, itu kompak, bangsa ini akan tinggal lepas landas, take off maju seperti apa yang kita harapkan," pungkasnya.

Seperti diketahui unjuk rasa terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir.

Demo yang berakhir rusuh itu disertai penjarahan dan perusakan fasilitas umum termasuk membakar sejumlah gedung DPRD di daerah.

Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh ketidapuasan publik terhadai DPR dan pemerintah termasuk soal kenaikan tunjangan perumahan DPR hingga Rp50 juta/bulan.