Cipayung Plus Bertemu Mensesneg, Minta Bebaskan Aktivis yang Ditangkap, Setop Kriminalisasi

Dengan modal kekuatan politik tersebut ia meminta Presiden  mengevaluasi kebijakan yang memberatkan masyarakat, salah satunya kenaikan pajak bumi dan bangunan. 

Selain itu ia meminta pemerintah membuka data jumlah rakyat miskin di Indonesia secara transparan.

"Bagaimana mengevaluasi kebijakan PBB yang mengsengsarakan masyarakat, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan, membuka data hari ini rakyat miskin seberapa banyak," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Handy Muharam, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi sipil dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi

"Kami menyampaikan juga tadi bahwasannya pemerintah harus berkomitmen secara bersama-sama menegakkan supremasi sipil. Kemudian kami juga menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil," katanya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mendorong dirampungkannya pembahasan RUU perampasan aset di DPR.

"Pemerintah juga harus membersamai legislatif untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Prima Surbakti, mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata memulihkan Indonesia pasca aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus pulihkan Indonesia. Yang pertama adalah menjadikan hukum Panglima tertinggi di Indonesia. Yang kedua tadi kita bicara ekonomi, bagaimana mengatur tata kelola sumber daya kita agar dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Sementara Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mohammad Shofiyulloh Cokro menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik, khususnya mahasiswa, dalam menangani berbagai masalah.

"Pemerintah harus memberikan ruang terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Kendala-kendala yang akan dihadapi pemerintahan itu sebaiknya juga disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Cokro.

Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat partisipasi mahasiswa sebagai agen intelektual dalam membantu pemerintah.

"Agar mahasiswa dan kaum cendekiawan bisa ikut membantu, tidak hanya menuntut. Karena kita semua menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik," lanjutnya.

Dalam kesempatan terpisah Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa pertemuan antara pemerintah dengan mahasiswa berlangsung dengan hangat. 

Pertemuan membicarakan ide bagaimana memperbaiki bangsa ke depan agar lebih baik.