Polisi Kerahkan 2.852 Personel Kawal Unjuk Rasa BEM UI di Depan Gedung DPR Hari Ini

Polisi Kerahkan 2.852 Personel Kawal Aksi Unjuk Rasa BEM UI di Depan Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengerahkan sebanyak 2.852 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025) siang.

Adapun BEM UI rencananya akan menyampaikan aspirasi bertajuk #RakyatTagihJanji. 

"Pengamanan DPR 2.852 personel," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki kepada wartawan.

Ruslan mengatakan jumlah personel ini gabungan dari Polri, TNI, dan unsur pengamanan Pemda DKI Jakarta.

Tak hanya di DPR, polisi turut bersiaga di sekitar pospol Merdeka Barat guna mengantisipasi massa dari BEM UNINDRA serta sejumlah elemen lain.

Selain itu di kantor pengacara kondang Elza Syarief di Jalan Latuharhary, rencananya bakal ada aksi dari kelompok yang menamakan diri Gerakan Suara Keadilan Netizen.

“Total di wilayah Jakarta Pusat, 1.364 personel gabungan disiapkan untuk pengamanan,” imbuh Ruslan.

Pengamanan akan dilakukan secara persuasif.

Polisi mengimbau agar orasi dilakukan dengan tertib.

"Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Ruslan.

Menyuarakan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. 

Namun demikian harus dilakukan damai.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” ujar dia.

Masyarakat agar menghindari kawasan sekitar DPR selama aksi berlangsung. 

Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan jumlah massa di lapangan.

"Arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan," pungkasnya.

Demo dan Tuntutan BEM UI

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya mengatakan, demo hari ini akan diikuti oleh ratusan orang.

“Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (9/9/2025).

Menurut Bima, jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari, seiring dengan massa yang lebih dulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB. 

Rencananya, mereka baru bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.

Ia menegaskan, aksi ini terbuka untuk masyarakat umum.

BEM UI juga mengundang aliansi ojek online serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.

Demo hari ini akan berfokus pada “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI.

“Utamanya di 17 tuntutan dengan landasan kajian akademis yang memadai, kami sudah membagi tiap fakultas dalam pengerjaan kajian tersebut,” jelas Bima.

“Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI,” tambahnya.

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

  Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Untuk TNI
• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
  Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
• Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut.

Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• 
  Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.