Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat Harus Jadi Momentum DPR untuk Perbaiki Diri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP Kamsri) bertemu dengan Prof Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 yang juga Pembina DPP KAMSRI, di kediamannya, Senin (8/9/2025).

DPP Kamsri adalah badan kepemimpinan pusat dari organisasi Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya, sebuah gerakan kepemudaan yang aktif menyuarakan isu-isu politik, sosial, dan keadilan ekonomi di Indonesia, khususnya dari perspektif generasi muda Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Pembahasan pengurus Kamsri dengan Jimly dalam pertemuan berkutat pada merumuskan langkah-langkah mendasar sebagai perbaikan lembaga legislatif dan sistem politik nasional. Apalagi DPR dan legislatif daerah ramai disorot oleh publik. 

Ketua Umum DPP KAMSRI, Aldhi Setyawan Pratama mengatakan, DPR sudah sewajibnya menjadikan peristiwa politik dan aksi demonstrasi rakyat pekan lalu sebagai langkah awal pembenahan. 

“Kisruh di DPR jangan dianggap sekadar konflik politik, melainkan alarm besar untuk melakukan pembenahan. Jika tidak, rakyat yang akan menanggung akibatnya,” kata Aldhi dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

Dalam diskusi bersama Jimly, KAMSRI memandang perlunya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran legislatif pusat hingga daerah. Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran DPR dan DPRD mutlak dilakukan agar benar-benar tepat guna. 

Menurut Aldhi, persoalan tidak cukup berhenti pada 17+8 semata melainkan DPR harus mewujudkannya dalam bentuk tindakan detail dan konkret. 

Ia menekankan pentingnya komunikasi elite politik lintas sektor, serta menjadikan kisruh DPR sebagai pintu awal perbaikan parlemen dan lembaga legislatif di bawahnya.

Sementara, Prof Jimly berbicara soal pentingnya evaluasi menyeluruh soal fungsi politik DPR, apakah sudah berjalan sesuai mandat rakyat atau justru melenceng dari tugas representasi. 

Prof Jimly menekankan pentingnya penataan ulang sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui partai politik hingga pemilu, sehingga suara masyarakat benar-benar tersampaikan. 

Menurutnya, reformasi DPR juga harus ditinjau kembali secara serius, dan pada saat yang sama partai politik bersama lembaga legislatif di semua tingkatan perlu melakukan rekonsolidasi untuk memperkuat demokrasi bangsa.

Aldhi menyampaikan, pihaknya berharap adanya perubahan fundamental dari tubuh lembaga legislatif. Perubahan yang bukan hanya sebatas kosmetik politik.

“Pertemuan dengan Prof. Jimly memperkuat langkah KAMSRI. Kami ingin perubahan yang fundamental, bukan sekadar kosmetik politik,” pungkas Aldhi.