17 Tuntutan Rakyat Belum Dipenuhi, BEM UI Beri Nilai 0 Besar ke DPR RI

"17+8 Tuntutan Rakyat" adalah seruan yang diprakarsai sejumlah selebgram dan tokoh publik, seperti Jerome Polin dan Abigail Limuria, yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Dalam tuntutan itu, termuat hal-hal yang harus dipenuhi anggota DPR dan pemerintah dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Untuk jangka pendek, deadline alias tenggat waktu tuntutan adalah pada Jumat (5/9/2025) lalu.

Sementara, deadline tuntutan jangka panjang berakhir pada 31 Agustus 2026.

Isi dari "17+8 Tuntutan Rakyat" yang deadline-nya berakhir pada 5 September 2025 adalah:

Untuk Presiden

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Pastikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Berikut ini isi tuntutan yang deadline-nya berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang:

• Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, penguatan.
• Independensi KPK dan penguatan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.