Demo di Jakarta

17 Tuntutan Rakyat Belum Dipenuhi, BEM UI Beri Nilai 0 Besar ke DPR RI

Tayang: Selasa, 9 September 2025 19:39 WIB

Penulis: Rizki Sandi Saputra

Editor: Muhammad Zulfikar

17 Tuntutan Rakyat Belum Dipenuhi, BEM UI Beri Nilai 0 Besar ke DPR RI

Tribunnews/Jeprima

AKSI MAHASISWA - Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (9/9/2025). AKsi tersebut untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8 pada Selasa (9/9). Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain: Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil), Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan apparat, Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR, Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak, Pengesahan RUU Perampasan Aset. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil, Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN, Pembebasan demonstran yang ditahan Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi. Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Universitas Indonesia (UI) memberikan penilaian 0 besar kepada DPR RI.

Penilaian itu diberikan setelah masa tenggat atau deadline 17 tuntutan dari rakyat belum semuanya terpenuhi.

Kata Kepala Kajian Strategis BEM UI Diallo Hujanbiru, DPR sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kemampuan yang banyak dalam hal upaya menuntaskan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Akan tetapi dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal. Masih banyak, kami rasa 0 besar dalam hal penuntasan," kata Diallo saat aksi massa mahasiswa UI di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Diallo lantas membeberkan beberapa tuntutan yang dianggap penting namun belum juga dituntaskan oleh DPR RI.

"Seperti pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi selama tanggal 25 sampai 31 agustus," ucap dia.

Kemudian, soal masih adanya anggota-anggota DPR yang aktif namun dirasa publik pernyataannya telah mencederai perasaan.

"Masih ada anggota dewan yang menyatakan pernyataan yang kontroversi dan tidak bersimpati terhadap rakyat, tapi masih memegang jabatan di DPR," beber dia.

Selanjutnya, publik juga kata dia, menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil.

Dalam hal ini, mereka menuntut agar para prajurit TNI kembali ke barak militer.

"Itu semua yang akan kita tuntut pada hari ini, dan kita juga akan terus bergulir," ucap Diallo.

Dengan masih banyaknya tuntutan yang belum terpenuhi itu, maka Diallo tidak menampik kemungkinan akan adanya aksi-aksi lanjutan ke depan.

Menurut dia, aksi akan terus dilakukan selama publik belum merasakan kemenangan atas apa yang dituntut.

"Ini adalah penagihan janji pertama, dan ini akan ada penagihan janji selanjutnya dan penuntutan terhadap reformasi lembaga dan negara selanjutnya. Kita intinya (berjuang) sampai menang," tandas dia.

Isi "17+8 Tuntutan Rakyat"

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2