Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Andi Arief Minta Warga Indonesia Tak Terhasut Kerusuhan di Nepal: Contohlah Aksi 212
Politisi dari Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan, Indonesia tidak sepatutnya mencontoh aksi-aksi merusak seperti kerusuhan di Nepal
Penulis:
Facundo Chrysnha Pradipha
Editor:
Febri Prasetyo
"Saya mencermati ketika ada di Indonesia, ada tuntutan 17+8 ini bagaimana roh perjuangannya sama yaitu bagaimana reformasi TNI, reformasi Polri, bagaimana TNI kembali ke barak, tidak mengurus pangan, lebih humanis, tidak intimidasi, tidak represif atau tidak melakukan kekerasan brutal kepada rakyat."
Ia mengingatkan agar pejabat lebih sensitif terhadap penderitaan rakyat.
“Kalau pejabat masih senang flexing, foya-foya, hanya mengurus pangkat dan jabatan, tapi abai pada kesejahteraan rakyat, itu akan jadi bom waktu,” tegasnya.
Baca juga: Orasi Membakar Semangat Gen Z Nepal, Abiskar Raut Makin Viral
People Power Nepal Gulingkan PM Sharma Oli
Gen Z Nepal menunjukkan kekuatan luar biasa melalui gerakan "people power" yang berhasil memaksa PM K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.
Pemblokiran media sosial oleh pemerintah Nepal minggu lalu diklaim sebagai upaya menangkal berita palsu.
Namun, para aktivis melihatnya sebagai strategi untuk membungkam suara rakyat, khususnya gerakan antikorupsi yang kian berkembang di dunia maya.
Tidak menyerah, generasi muda Nepal menggunakan aplikasi yang masih bisa diakses dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengorganisir aksi, dikutip dari Asia One.
Hasilnya, protes yang awalnya spontan ini berujung pada pengunduran diri Oli, meski harus dibayar mahal dengan nyawa setidaknya 19 pengunjuk rasa.
Kemenangan ini mengingatkan pada peristiwa di Bangladesh 13 bulan lalu, ketika protes yang dipimpin pemuda berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah berkuasa sejak 2009.
Di Nepal, kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Oli sudah menumpuk selama berbulan-bulan.
Baca juga: Sosok Balen Shah, Rapper Jadi Politisi Pilihan Gen Z Nepal untuk Jabat Posisi Perdana Menteri Baru
Transparency International menempatkan Nepal di peringkat 107 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, mencerminkan masalah tata kelola yang parah.
Selain korupsi, ketimpangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran menjadi bahan bakar protes.
Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup di bawah garis kemiskinan.
Pengangguran di kalangan usia 15-24 tahun mencapai lebih dari 22 persen pada 2022-2023.
Kesenjangan ekonomi juga mencolok: 10 persen penduduk terkaya menghasilkan lebih dari tiga kali lipat pendapatan 40 persen penduduk termiskin.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.