Komnas HAM: Publik Berhak Tahu Fakta Demo Ricuh Agustus 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demo berujung ricuh pada penghujung Agustus hingga awal September 2025 di sejumlah wilayah Indonesia menyisakan cerita mulai dari represifitas dan penangkapan oleh aparat penegak hukum, gugurnya masyarakat sipil hingga kerusakan fasilitas.

Untuk menyelidiki hal tersebut, Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dibentuk, terdiri dari enam lembaga bidang HAM. Lembaga itu terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menyebut tim independen ini dibentuk untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada di balik demonstrasi berujung kericuhan yang terjadi belakangan ini.

Hal itu dikatakan Anis Hidayah saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Jadi nanti kalau kami sudah selesai melakukan sejumlah temuan, seluruh rangkaian selesai, maka tentu laporan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden dan juga DPR, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti," kata Anis.

Baca juga: Polisi: 16 Orang Jadi Tersangka Pembakaran Halte TransJakarta saat Demo, Ada yang dari Luar Jakarta

Menurutnya, laporan akhir penyelidikan tim independen ini tak hanya dilaporkan kepada pemerintah. Secara berkala, nantinya tim ini juga akan menyampaikan temuannya kepada publik.

"Publik berhak tahu apa yang sedang kami kerjakan, sehingga nanti secara bertahap, secara reguler, kami akan menginformasikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan tim ini," jelasnya.

Berikut kutipan wawancara Hanis Hidayah dengan Tribunnews.com soal pembentukan tim independen LNHAM:

Latar belakang pembentukan tim independen LNHAM?

Tim ini memiliki satu tujuan, memastikan identifikasi terkait dengan fakta informasi dilakukan secara objektif, imparsial, dan tentu akuntabel. Karena ke-6 lembaga ini merupakan Lembaga Independen Asasi Manusia. Sehingga berbasis pada kewenangan yang kami miliki, tentu objektifitas dan kehatian-hatian itu menjadi satu prinsip yang kami pegang.

Apa yang mau kita ingin dorong dari tim ini?

Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi fakta informasi terkait dengan peristiwa. Dalam peristiwa itu kita ingin melihat bagaimana masyarakat menyampaikan haknya untuk berpendapat, berekspresi dalam aksi unjuk rasa itu.

Kita ketahui ada proses pengamanan, apakah ada yang kemudian mengalami luka-luka, tentu sejumlah data sudah terhimpun.

Enam lembaga ini sudah turun ke beberapa daerah untuk mengidentifikasi fakta-fakta terkait itu. Nah, tentu dalam memproses fakta data itu kami lakukan dengan pemantauan lapangan, pemantauan media, dan juga pemantauan media sosial, untuk mendapatkan satu informasi yang lebih komprensif. 

Karena kami juga nantinya ingin mengidentifikasi bagaimana pola-pola atau langkah pemulihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini, siapa kemudian yang menanggung biayanya dan lain-lain.