Komisi I DPR Desak Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Demo Besar Prancis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menyoroti eskalasi demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai kota di Prancis.

Dia pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengambil langkah proaktif guna menjamin keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di negara tersebut.

Menurut Farah, gelombang demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu massa telah melumpuhkan sektor-sektor vital, termasuk transportasi publik dan layanan esensial lainnya. 

Kondisi ini secara langsung berpotensi menimbulkan risiko dan kesulitan bagi WNI yang tinggal, bekerja, maupun menempuh pendidikan di Prancis.

"Negara harus hadir dalam situasi seperti ini. Langkah pertama dan paling mendesak adalah memastikan setiap WNI mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kami mendorong Kemenlu melalui KBRI Paris untuk segera meningkatkan frekuensi dan jangkauan imbauan keamanan, manfaatkan semua kanal komunikasi yang ada untuk menjangkau warga kita," ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Demo besar-besaran di Prancis pada September 2025 terjadi karena penolakan terhadap pemotongan anggaran pemerintah dan kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan rakyat. 

Demo tersebut dipicu beberapa hal, mulai soal pemotongan anggaran layanan publik oleh pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Sebastien Lecornu hingga tuntutan publik agar pajak lebih tinggi dikenakan kepada orang kaya dan anggaran lebih besar dialokasikan untuk sektor publik.

Dalam demo tersebut, sekitar 800 ribu hingga 1 juta orang turun ke jalan, mulai dari serikat buruh, guru, apoteker, siswa, dan pekerja sektor publik lainnya.

Rencana Antisipasi

Terkait hal itu, Farah yang merupakan legislator dari PAN itu menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi. 

Dia mengingatkan bahwa pemetaan dan pendataan WNI yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar, merupakan kunci untuk dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran jika situasi semakin memburuk.

Lebih jauh, Farah memandang bahwa gejolak yang terjadi di Prancis dan negara lain harus menjadi momentum untuk evaluasi fundamental terhadap sistem perlindungan WNI di luar negeri. 

Dia pun mendorong agar platform digital seperti SafeTravel yang dimiliki Kemenlu dapat dioptimalisasikan secara menyeluruh.

"Kejadian di Prancis, dan juga gejolak serupa di negara-negara lain, adalah uji coba nyata bagi sistem perlindungan WNI kita. Di era digital ini, platform teknologi seperti Safetravel harus menjadi andalan utama kita," tegasnya.

Menurut Farah, aplikasi SafeTravel memiliki potensi besar untuk menjadi sistem peringatan dini dan respons darurat.