Komisi I DPR Desak Kemenlu Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Demo Besar Prancis

Namun, potensinya hanya dapat tercapai jika didukung oleh dua pilar utama: informasi yang real-time dan adopsi pengguna yang masif.

"Aplikasi ini akan lebih efektif jika informasinya akurat dan real-time. Informasi penutupan jalan atau penghentian layanan publik harus muncul di aplikasi sesegera mungkin. Untuk itu, KBRI/KJRI diharapkan memiliki tim khusus yang siaga mengelolanya, terutama saat krisis," kata dia. 

"Di sisi lain, kami juga mendorong Kemenlu untuk lebih aktif mengkampanyekan SafeTravel, karena ini adalah alat perlindungan diri yang sangat membantu WNI, bahkan sejak tahap perencanaan perjalanan," tambahnya.

Lebih lanjut, Farah menegaskan bahwa insiden seperti di Prancis dan negara bergejolak lainnya harus menjadi pemicu untuk mewujudkan visi perlindungan WNI kelas dunia. 

Menurutnya, amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga negara harus diterjemahkan menjadi sebuah sistem yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi.

"Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu hal: keselamatan dan keamanan setiap Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar. Itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama," tandas Farah.

Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, sebelumnya menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di Paris sudah mendapat informasi terkait rencana aksi demonstrasi besar-besaran. 

Aksi demo diperkirakan berdampak terhadap sejumlah layanan publik.