KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Jadi Prajurit TNI AD Tak Perlu Orang Dalam, Gratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa proses rekrutmen prajurit TNI AD dilakukan secara transparan dan gratis, tanpa biaya sepeserpun. 

Kata dia, rekrutmen TNI AD juga tidak membutuhkan kenalan pejabat internal, alias orang dalam (ordal). Hal ini ditegaskan Maruli usai meninjau stan penerimaan prajurit dalam pameran alutsista TNI Fair 2025 di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).

“Ini yang penting nih, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan dan lain sebagainya," kata Maruli.

Penjelasan ini diharapkan dapat dipahami masyarakat dan menyadarkan mereka bahwa masuk TNI tidak perlu biaya atau punya modal orang dalam atau ordal.

Baca juga: Syarat Rekrutmen Bintara PK TNI AD Gelombang II 2025, Terbuka bagi Lulusan Minimal SMA/Sederajat

"Padahal sekarang kita sudah banyak, saya kira di institusi mana pun sudah banyak perubahanlah. Itu juga bisa meyakinkan mereka bahwa siapa pun bisa daftar tanpa harus keluar biaya," jelasnya lagi.

Jenderal bintang empat ini juga memastikan TNI AD terus mengevaluasi proses rekrutmen, apalagi setelah banyak muncul kasus-kasus yang melibatkan prajurit. 

Baca juga: TNI AD Siapkan Atraksi Tempur dan Parade Alutsista di HUT ke-80 TNI

Baca juga: Kata Danpomdam Jaya soal Sanksi Pemecatan pada Oknum TNI AD, Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN

Pengawasan rekrutmen pun diawasi ketat oleh tim khusus yang memantau setiap tahapan proses seleksi.

“Pastinya kita terus tingkatkan, kita juga udah punya tim yang memantau ke sana," terangnya.

TNI AD kata Maruli, merasa terbantu jika ada masyarakat yang melaporkan praktik - praktik bentuk nepotisme tersebut kepada TNI. 

Bahkan TNI AD berencana membuka kanal aduan alias hotline khusus sebagai wadah bagi masyarakat melaporkan penyimpangan dalam proses seleksi rekrutmen prajurit TNI.

“Kita juga menyadari tidak semua orang punya akses untuk berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan dengan ini ada dibuat nanti misalnya telepon pengaduan atau WA pengaduan. Mudah-mudahan bisa membuat seleksi kita lebih baik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)