Wamenkes Dante soal Kasus Keracunan MBG: Bisa karena Alergi, tapi Diidentifikasi sebagai Keracunan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono buka suara terkait banyaknya temuan kasus keracunan siswa yang diakibatkan oleh makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dante, masalah keracunan makanan ini bisa saja sebenarnya disebabkan oleh alergi yang diderita para siswa setelah mengonsumsi MBG.

Namun kemudian keluhan yang dialami siswa itu diidentifikasikan sebagai keracunan.

"Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu, biasanya alergi tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan," kata Dante dilansir Kompas TV, Minggu (21/9/2025).

Namun Dante memastikan, kasus-kasus keracunan ini sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan.

Beberapa kasus keracunan MBG di daerah juga sudah ditindak dengan melakukan pengambilan sampel makanan oleh kepolisian.

Nantinya sampel makanan dari MBG ini akan diidentifikasi, apakah benar makanan tersebut yang membuat para siswa ini keracunan atau tidak.

"Tapi kalaupun ada keracunan kita sudah tindak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang kita ambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian."

"Untuk mengidentifikasi apakah ini keracunan atau bukan," jelas Dante.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kasus keracunan yang diduga berasal dari program MBG di sejumlah daerah. 

Ia menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dan menindak tegas pihak penyelenggara jika ditemukan kelalaian.

Baca juga: Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD

"Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili badan gizi nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menekankan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga yang terdampak mendapat penanganan cepat. 

“Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, pihaknya akan juga memberikan sanksi jika ada faktor kesengajaan atau kelalaian.