Aneka Respons Pejabat Negara Soal Kasus Keracunan MBG: Nangis, Ngeyel Hingga Obral Janji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga akhir September 2025 sudah ada 6.452 kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Sementara data versi pemerintah yang dihimpun Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenkes dan BPOM mencatat jumlah total korban ada di kisaran 5.000 orang.

Baca juga: Seluruh SPPG atau Dapur MBG Kini Wajib Punya Sertifikat Higienis

Data JPPI juga menunjukkan lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, pertama Jawa Barat dengan 2.012 kasus, Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Kasus keracunan MBG sempat mengalami penurunan pada bulan Juni 2025. Penyebabnya karena sekolah-sekolah sedang sibuk penerimaan murid baru.

Banyaknya kasus keracunan MBG tersebut menuai banyak respons dari banyak tokoh, pejabat hingga Presiden Prabowo Subianto. Bahkan media asing ikut memberitakan kasus keracunan MBG tersebut.

Baca juga: Sterilisasi Alat Makan hingga Kualitas Air Jadi Sorotan Evaluasi MBG

Berikut ini beberapa komentar dari tokoh, pejabat hingga Presiden terkait keracunan MBG:

1. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang

Maraknya kasus pelajar yang keracunan akibat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang pun menyampaikan permohonan maaf akibat banyaknya kasus pelajar yang keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Sembari meneteskan air mata, ia pun akan bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. "Tentu saya siap bertanggung jawab hal yang sudah terjadi pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada orang banyak untuk atas apa yang terjadi," jelasnya.

2. Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kasus Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah agar mitigasi berjalan cepat dan tepat.

“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” kata Tito.

3. Kepala BGN, Dadan Hindayana

Dadan menegaskan enggan menghentikan program MBG. Alasannya sejak awal program tersebut bertujuan untuk mencapai menu gizi seimbang kepada anak seluruh Indonesia.  Dia menjelaskan anak-anak itu hanya sekadar makan dengan nasi, atau mungkin dengan mie instan ditambah kerupuk. Bahkan kata dia, ketidakmampuan membeli susu, walaupun mereka mengetahui jika susu itu bermanfaat.

"Saya ikut arahan presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan.

4. Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menyusul insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim sesaat setelah Presiden tiba di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. "Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli.

Baca juga: Kasus Keracunan MBG Disebut di Luar Nalar, Kepala BGN: 3.900 Mitra Bakal Dihapus dari Sistem

Ada empat poin yang harus segera dilakukan terkait kasus keracunan MBG:

A. Keselamatan Anak Jadi Prioritas
B. SPPG Bermasalah Ditutup Sementara
C. Fokus Perbaikan Sanitasi dan Kualitas Juru Masak
D. Kemenkes Perkuat Pengawasan

5. Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali akan mengevaluasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Oktober 2025. Purbaya menyebut tidak ada kendala dalam pengalihan dana untuk program MBG nantinya.

“Ya, saya akan berpikir dana seperti apa, tapi sudah ada. Jadi tinggal shift saja, tidak ada masalah. Tapi tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa,” katanya. Purbaya menegaskan akan kembali memantau realisasi program BGN pada akhir Oktober 2025 mendatang. 

6. Ahli Gizi Dr Tan Shot Yen 

Dokter Tan menyentil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia heran menu MBG tidak menggunakan pangan lokal. Justru diisi burger hingga spageti.

Menurutnya, penggunaan menu seperti burger dan spageti dalam program MBG sangat tidak mencerminkan semangat kedaulatan pangan. Dia juga menyoroti kualitas bahan yang digunakan. Meski burger terlihat ‘fancy’ di pusat, dengan isian chicken katsu, namun di daerah kualitasnya bisa sangat berbeda.

7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal maraknya kasus keracunan para siswa sekolah diduga akibat menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menegaskan pihaknya bakal melakukan pendalaman untuk mengusut kasus tersebut.

"Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu," kata Sigit.

8. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi 

Dedi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Ia bahkan berencana untuk meminta audit independen terhadap dapur-dapur tersebut, memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.

MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini untuk memenuhi janji kampanye Prabowo Subianto saat mencalonkan presiden RI di Pilpres 2024 lalu.

Sebagai informasi, kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jabar, Dedi Mulyadi Soroti 3 Hal Utama hingga Harus Dievaluasi

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG.

Ada data dari tiga lembaga sebagai berikut Badan Gizi Nasional (BGN), 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September 2025. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September 2025.

Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Adapun penyebab utama keracunan tersebut diantaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.