Mahfud MD: KPK Bisa Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh soal Pindahnya Kontrak dari Jepang ke China

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menyarankan KPK bisa memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi Whoosh dengan menyelidiki perpindahan kerja sama dari Jepang ke China.
• Menurutnya, perpindahan itu mencurigakan. Setelah itu, KPK bisa menyelidiki penyebab terjadinya pembengkakan biaya proyek Whoosh.
• Selanjutnya, KPK bisa memeriksa soal isi dokumen kerja sama antara Indonesia dan China terkait proyek Whoosh.
• Lalu, Mahfud meminta KPK memanggil Menteri BUMN era Jokowi hingga tim yang ditunjuk.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh dari proses berpindahnya kerjasama dengan Jepang ke China.

Sebagai informasi, Whoosh sebenarnya sempat akan dikerjakan oleh pihak Jepang dan telah melakukan studi kelayakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dalam kerjasama dengan Indonesia, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah yakni 0,1 persen dengan masa tenggang 10 tahun.

Namun, tiba-tiba kerjasama beralih ke China dan model kerjasama yang dipilih yakni business to business (B2B) dan skema pinjaman dengan bunga 2 persen dan tenor 40 tahun.

Tawaran kerja sama ini didukung oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno pada tahun 2016 karena dalam kontrak dijanjikan utang proyek Whoosh tidak akan menguras APBN Indonesia.

Perpindahan kerjasama inilah yang diminta Mahfud untuk diungkap oleh KPK. Pasalnya, Mahfud mengatakan ada kejanggalan terkait perubahan kerjasama tersebut.

"(Penyelidikan bisa dilakukan KPK) saat proses pembuatan kontrak, pemindahan kontrak dari Jepang dan China, itu patut dipertanyakan."

"Meskipun orang bisa mengatakan, itu biasa dalam bisnis. Tapi menurut saya tetap mencurigakan," katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Selanjutnya, Mahfud menyarankan KPK untuk menyelidiki penyebab terjadinya pembengkakan (cost overrun) dalam pembangunan proyek Whoosh.

Baca juga: KPK Fokus Cari Bukti Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh, Sudah Selidiki sejak Awal 2025

Sebenarnya anggaran awal pembangunan Whoosh sebesar 5,13 miliar dolar AS tetapi terus mengalami pembengkakan hingga terakhir pada tahun 2022 menjadi 7,27 miliar dolar AS.

"Kemudian (KPK bisa menyelidiki terkait) mengapa bisa terjadi cost overrun. Itu semua, tidak kita katakan sebagai korupsi, tidak tapi harus diselidiki," ujarnya.

Mahfud turut menjelaskan bahwa KPK bisa terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen terkait proyek Whoosh.

Setelah itu, sambungnya, komisi antirasuah bisa memeriksa Menteri BUMN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama hingga tim yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut materi penyelidikan yang terpenting yakni dokumen terkait kerjasama Indonesia-China dalam proyek Whoosh.

Pasalnya, menurut Mahfud, China memiliki aturan di mana kontrak kerjasama dilarang untuk diketahui publik.