KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Sejak Awal 2025, Mengapa Baru Sekarang Diumumkan?

Ringkasan Berita:

• KPK beri penjelasan soal penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh
• Tak menutup kemungkinan panggil Mahfud MD
• Penyelidikan masih terus berjalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Namun, konfirmasi ini menimbulkan pertanyaan publik, sebab KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan mengapa lembaga antirasuah itu tidak mengumumkan proses penyelidikan tersebut sejak awal.

Menurut Budi, proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Mahfud MD: KPK Bisa Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh soal Pindahnya Kontrak dari Jepang ke China

Budi menegaskan tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.

"Jadi memang penyelidikan-penyelidikan di KPK tidak semuanya kemudian bisa disampaikan," ujarnya.

Karena statusnya yang masih dalam tahap awal, KPK menolak membeberkan progres atau materi yang sedang didalami.

"Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa. Ini pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Baca juga: KPK Fokus Cari Bukti Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh, Sudah Selidiki sejak Awal 2025

Budi hanya memastikan bahwa proses hukum ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," katanya.

Kasus ini sendiri menjadi sorotan setelah Mahfud MD secara terbuka mengungkap dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Mahfud bahkan membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Menanggapi informasi dari Mahfud, Budi menyatakan pemanggilan terhadap Mahfud MD akan bergantung pada kebutuhan tim penyelidik.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan. 

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," ujar Budi.