Jawaban Kejagung Atas Tudingan Kubu Nadiem Soal Tak Diberitahu SPDP Kasus Korupsi Laptop Chromebook

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung mengungkap alasan pihaknya tidak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus korupsi pengadaan chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek kepada pihak Nadiem Makarim.

SPDP adalah surat resmi dari penyidik kepada penuntut umum yang menyatakan bahwa suatu perkara telah masuk tahap penyidikan. SPDP juga wajib diberitahukan kepada tersangka dan korban (jika ada), sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

Baca juga: Hadapi Praperadilan Nadiem, Kejagung: Pengadaan Laptop Chromebook Terindikasi Rugikan Negara

Penyidik Jampidsus Kejagung menyebut bahwa SPDP tersebut tidak diberikan lantaran pada saat itu surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pertama kali oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor Prin 38 pada 20 Mei 2025 masih bersifat Sprindik umum.

Dalam Sprindik umum itu dijelaskan oleh penyidik Jampidsus juga belum menyebutkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan chromebook tersebut.

Baca juga: Respons Kejagung soal 12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim

Laptop Chromebook adalah jenis laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS buatan Google, dirancang untuk bekerja terutama dengan koneksi internet dan layanan berbasis cloud.

Hal itu dibeberkan oleh penyidik Jampidsus dalam eksepsi atau jawaban dalam sidang praperadilan yang diajukan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).

Penyidik membeberkan, bahwa kasus rasuah ini berawal dari Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus tanggal 16 Juni 2023. Setelah itu penyelidik menyampaikan rekomendasi penyelidikan kepada Jampidsus pada 19 Mei 2025.

Setelah itu untuk mengumpulkan alat bukti, membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya, Dirdik Jampidsus pun menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Prin 38 pada 20 Mei 2025.

"Yang mana Sprindik tersebut merupakan Sprindik umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya," kata penyidik Jampidsus di ruang sidang.

Oleh karena itu Kejaksaan Agung pun kemudian menerbtikan SPDP atas dasar Sprindik yang belum menyebutkan nama tersangkanya itu kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130.

Selain itu dijelaskan penyidik bahwa Dirdik Jampidsus juga telah bersurat kepada Ketua KPK terkait pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi dengan nomor surat R. 162 tertanggal 21 Mei 2025.

"Bahwa adanya Sprindik Dirdik Jampidsus belum menyebutkan nama tersangka, maka SPDP perkara tindak pidana korupsi tidak diberikan kepada pemohon Nadiem Anwar Makarim," jelasnya.

Baca juga: Nadiem Lawan Status Tersangka di Sidang Praperadilan, Sang Ayah: Saya Yakin Dia Jujur!

Klaim Kubu Nadiem Makarim Soal SPDP

Terkait hal ini sebelumnya, kuasa hukum Nadiem Makarim menilai, penetapan tersangka eks Mendikbud itu cacat formil.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Nadiem Makarim selaku pemohon, dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi proyek laptop chromebook di Kemdikbud 2019-2022, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10/2025).

Dalam perkara ini, pihak termohon ialah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI cq Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Penetapan tersangka terhadap pemohon yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-38/F.2/Fd.2/05/2025 tanggal 20 Mei 2025, serta penerbitan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-55/F.2/Fd.2/09/2025 tertanggal 4 September 2025 a.n tersangka Nadiem Anwar Makarim adalah cacat formil serta sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," kata satu dari beberapa kuasa hukum Nadiem Makarim, dalam persidangan, Jumat.

Menurut tim kuasa hukum, penetapan status tersangka dan penahanan Nadiem Makarim dilakukan pihak Kejaksaan Agung dilakukan tanpa diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlebih dahulu sebelum melakukan upaya paksa maupun setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

"Bahwa dalam hal ini, termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dimulai dengan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-67/F.2/Fd.2/09/2025 pada tanggal 4 September 2025 a.n Nadiem Anwar Makarim dan pada hari yang sama melakukan penahanan terhadap pemohon atas dasar Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-55/F.2/Fd.2/09/2025 pada tanggal 4 September 2025 a.n Nadiem Anwar Makarim tanpa diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlebih dahulu sebelum melakukan upaya paksa maupun setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan," jelasnya.

Ia menjelaskan, walaupun KUHAP tidak secara spesifik mewajibkan penyidik untuk menerbitkan produk hukum berbentuk SPDP sebelum dilakukannya upaya paksa, kebiasaan dalam praktik penyidikan, baik di Kejaksaan maupun di Kepolisian telah menerapkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP dengan menerbitkan SPDP untuk memberitahkan kepada terlapor atau terperiksa bahwa ia akan diperiksa atas suatu tindak pidana yang dituduhkan ketentuan tersebut.

Menurut tim kuasa hukum Nadiem, SPDP sangat penting bagi klien mereka untuk mengetahui duduk perkara yang dituduhkan, sehingga Nadiem dapat memahami dan mengerti bahwa dia akan diperiksa atas suatu tindak pidana yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung.

"Dalam hal ini, pemohon (Nadiem) tidak diberikan ruang yang cukup untuk persiapan dalam proses pemeriksaan pendahuluan sehingga tindakan termohon (Kejaksaan Agung) dalam menahan dan menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa menerbitkan SPDP dalam kurun waktu 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan telah melanggar asas utama dalam lembaga peradilan, yaitu due process dan tentunya asas transparansi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Nadiem Makarim telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/9/2025).

Praperadilan itu Nadiem ajukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi pengadaan laptop chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022.

Seperti diketahui sebelumnya Nadiem Makarim telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/9/2025) lalu.

Praperadilan itu Nadiem ajukan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi pengadaan laptop chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan, penetapan tersangka itu usai pihaknya mendapatkan bukti yang cukup terkait keterlibatan Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan laptop.

"Pada hari ini telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024," ucap Nurcahyo dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Kamis (4/9/2025).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari kedepan.

Atas perbuatannya itu Nadiem pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Alhasil kini telah ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi chromebook tersebut.

Kelima tersangka itu yakni;

1. Nadiem Makarim - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendiknudristek) periode 2019-2024

2. Jurist Tan - Mantan Staf Khusus Mendiknudristek era Nadiem Makarim

3. Ibrahim Arief - Mantan Konsultan Kemendikbudristek

4. Sri Wahyuningsih - Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud tahun 2020-2021

5. Mulatsyah - Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemendikbud tahun 2020-2021