RSPPN Panglima Besar Soedirman Akan Jadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional yang Terima Pasien BPJS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta Selatan rencananya dikembangkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional yang menerima pasien BPJS Kesehatan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan salah satu alasan pengembangan RS tersebut menjadi RS bertaraf internasional adalah karena fasilitasnya.

Saat ini, lanjut dia, RSPPN Panglima Besar Soedirman memiliki gedung dengan 28 tingkat.

Kemudian, lanjut dia, RS tersebut memiliki kapasitas seribu tempat tidur peeawatan.

Kemudian RS tersebut memiliki kurang lebih 100 Intensive Care Unit (ICU).

Hal itu disampaikannya usai menggelar Koordinasi dan Konsultasi Teknis bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar terkait Kerjasama Rumah Sakit dan Farmasi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan pada Selasa (7/10/2025).

"Kemudian tipe rumah sakit ini sudah tipe A. Jadi dengan demikian kita tinggal mengisi pengawakan, karena layaknya rumah sakit yang bagus itu dokter yang bagus, alat kesehatan yang bagus, dan perawatan kesehatan terutama post operation itu bagus. Itu yang kita kerjakan dengan demikian, bahwa sekarang kita tinggal mengembangkan," kata Sjafrie.

"Sebab tahap awal sudah kita lewati, sekarang adalah tahap untuk pengisian dan pengembangan," kata Sjafrie.

Selain itu, kata dia, nantinya RS tersebut akan mengundang praktik dokter dari mancanegara.

RS itu, lanjutnya, juga sudah mengembangkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China terkait obat-obatan tradisional.

"Menteri Kesehatan yang mengeluarkan regulasi, maka kita bisa kerjasama rumah sakit antar negara," ungkapnya.

Menteri Kesehatan menjelaskan pihaknya mendorong peningkatan kualitas sumber daya nasional (SDM) supaya bertaraf internasional.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain akan ada kerjasama internasional lewat jalur defense cooperation agreement dengan negara-negara besar dimana dokter-dokter dari rumah sakit tersebut bisa belajar ke rumah sakit-rumah sakit terbaik dunia di mancanegara.

Sebaliknya, lanjut dia, dokter-dokter dan perawat-perawat terbaik dari dunia bisa datang ke RSPPN Panglima Besar Soedirman untuk bertukar pengalaman bukan hanya dengan dokter-dokter TNI, tetapi juga dokter-dokter dari seluruh Indonesia. 

"Sehingga dengan demikian bisa cepat meng-upgrade kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimiliki oleh TNI menjadi setara dengan dunia. Kita juga setuju bahwa rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk tujuh spesialisasi dasar," kata Budi.

Tujuh spesialisasi itu adalah spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis Obstetrics and Gynecology (kesehatan reproduksi wanita), spesialis bedah, spesialis anestesi, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.

Ia berharap 514 Kabupaten Kota dan seluruh rumah sakit TNI punya tujuh spesialis tersebut. 

Namun dengan kapasitas yang ada sekarang, lanjut dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan hingga puluhan tahun.

"Kecuali ada percepatan. Itu sebabnya tadi saya sudah laporkan ke Pak Menhan, Pak Menhan juga setuju agar rumah sakit ini segera dijadikan rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk 7 dokter spesialis itu. Mulainya untuk TNI dulu, melengkapi seluruh rumah sakit TNI, dokter-dokter TNI supaya bisa dapat kesempatan lebih cepat, lebih murah, lebih baik," kata dia.

Kepala BPOM mengatakan setidaknya ada lima hal yang menjadi perhatian utamanya dalam diskusinya dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Kesehatan dalam kegiatan tersebut.

Lima hal itu antara lain terkait sertifikasi obat-obatan yang digunakan di RSPPN Panglima Besar Soedirman, distribusi dan instalasi kefarmasian, pengembangan penelitian berbasis bukti ilmiah, distribusi obat, dan terakhir terkait pengembangan obat-obatan tradisional.

"Intinya Badan Pengawas Obat dan Makanan secara tegas mengatakan kita akan mendukung secara maksimal program-program unggulan yang sangat penting ini," pungkasnya.

Rapat tersebut adalah konsultasi teknis kedua. 

Sebelumnya, pada Juli 2025 lalu rapat tersebut digelar di Kementerian Pertahanan untuk merancang bagaimana prajurit serta keluarganya bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan tentunya yang murah.

Baca juga: Kemhan Ungkap Alasan Prabowo Pilih RSPPN untuk Operasi Cedera pada Kakinya

Namun, selain bagi prajurit dan keluarganya, pengembangan RSPPN Panglima Besar Soedirman tersebut juga didedikasikan untuk masyarakat lewat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.