Kementerian PKP Pastikan Pembangunan Rusun DOB Papua Barat Daya Sesuai Target dan Standar Kualitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memantau percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, tim kementerian melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek rusun di Kota Sorong untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kesiapan pemanfaatannya.

Kunjungan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, melibatkan tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Papua II, Balai Wilayah Sungai Papua Barat, serta Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya. 

Agenda utama tinjauan ini adalah memastikan progres fisik sesuai jadwal, kualitas hasil pekerjaan sesuai standar, dan mengidentifikasi hambatan lapangan agar proyek dapat diselesaikan lebih cepat.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau tiga proyek strategis, yakni Rusun ASN PUPR, Rusun ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Rusun ASN TNI AL (Pasmar 3), seluruhnya berlokasi di wilayah Kota Sorong.

Selain mengevaluasi progres konstruksi, tim Kementerian PKP juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian dokumen administrasi seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Menurut Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penentu agar seluruh rusun di wilayah DOB segera dimanfaatkan.

"Kita pastikan seluruh aspek teknis, administrasi, dan lingkungan terselesaikan tepat waktu. Rumah susun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan tata ruang dan pelayanan pemerintahan di daerah otonomi baru,” kata Imran ditulis, Kamis (9/10/2025).

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PUPR, Pemprov Papua Barat Daya, serta Pemerintah Kota/Kabupaten dijadwalkan menggelar rapat koordinasi pada 10 Oktober 2025 guna membahas percepatan penyelesaian administrasi pembangunan dan penghunian rusun.

Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra konstruksi, diharapkan seluruh proyek rumah susun dapat rampung tepat waktu, memiliki kualitas optimal, dan segera difungsikan untuk mendukung pelayanan publik di Papua Barat Daya.

“Kementerian PKP berkomitmen terus hadir mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Barat Daya sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia,” kata Imran.