Gedung Ponpes Al Khoziny Ambruk, Siapa yang Tanggung Jawab?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada 29 September 2025.

Ada 171 orang korban dalam kejadian itu. 

Dengan rincian 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 body part).

Penyebab ambruknya bangunan diduga karena konstruksi tidak sesuai standar.

Sejak hari ini, Selasa (7/10/2025), operasi penyelamatan korban resmi ditutup.

Bagaimana langkah hukumnya?

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri 2009-2011 Komjen (Purn) Ito Sumardi menyebutkan sejumlah pihak yang dapat dijerat dalam kasus ini.

Baik dijerat secara hukum pidana, perdata, hingga sanksi adminitratif .

“Sanksi pidana juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain yang terlibat dalam pembangunan tanpa standar atau izin,” ujar Ito dikutip dari Kompas.TV, Selasa (7/10/2025) hari ini.

Menurut dia potensi jerat hukum pidana dalam tragedi ambruknya musala Ponpes Al Khoziny dimungkinkan karena ada korban yang tewas, apalagi jumlah korban jiwa yang banyak.

“Pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan teman-teman Polda Jawa Timur karena ini menimbulkan korban jiwa maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaiannya,” ujarnya.

Apa pasal yang bisa dikenakan?

Ito mencontohkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal ini berlaku untuk tindakan tidak sengaja akibat kurang berhati-hati yang berakibat pada kematian seseorang.

Atau, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berisi ketentuan mengenai fungsi, persyaratan, dan penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya, serta keserasian dengan lingkungan.

Dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda 20 persen dari nilai bangunan.

Selain sanksi pidana, bisa juga sanksi administrasi

Selain sanksi pidana,  Komjen (Purn) Ito juga mengatakan dalam kasus ini dapat diterapkan sanksi administratif.

“Kan bangunan ini diduga tidak memiliki persetujuan bangunan gedung ya atau IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Ini pun melanggar regulasi ya dan kemudian juga perdata, keluarga korban dapat menggugat ganti rugi kepada pihak yang dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban, kemudian juga terhadap kontraktor pelaksana konstruksi,” jelasnya.

Dia mengatakan kalau memang terbukti ada dalam pelaksanaan tidak sesuai standar kemudian pengawasan maka kontraktor itu dapat dikatakan bertanggung jawab secara profesional dan pidana.

"Demikian pula konsultan atau pengawas," ujarnya.

Proses hukum dilakukan setelah proses evakuasi

Meski demikian, Ito mengungkapkan proses hukum mengenai ambruknya musala Ponpes Al Khoziny baru akan dilakukan Polda Jawa Timur setelah evakuasi korban selesai dilakukan.

“Dan penetapan tersangka tentunya akan dilakukan, bila unsur pidana serta kelalaiannya terbukti. Jadi bukti-bukti ini sekarang sedang dikumpulkan, namun demikian tentunya kita masih berduka semua, kita harus cooling down dulu,” kata Ito.

“Setelah itu barulah mungkin bersama-sama, agar tidak ada kesan bahwa masalah pidana ini juga akan melukai, tambah melukai daripada anggota pesantren Al Khoziny.”

Ketua MPR : Pasti Diusut Tuntas

Terpisah, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yakin polisi akan mengusut tuntas penyebab ambruknya bangunan pesantren Al Khoziny tersebut.

“Kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan,” kata Muzani usai melakukan kunjungan ke Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025) seperti dilansir Tribunnews.com. 

Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menilai tragedi tersebut sebagai kejadian memilukan yang harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia.

“Apa yang terjadi dalam Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan. Itu kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berdukacita atas peristiwa tersebut,” ujar Muzani.

Lebih lanjut Muzani mengatakan  peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya aspek keselamatan dan standar konstruksi bangunan dalam setiap lembaga pendidikan, baik berbasis agama maupun non-agama.

“Peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa,” tandasnya.

 Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV